Dansalah satu yang hampir pasti akan mangkrak adalah program andalan Presiden Jokowi membangun Poros Maritim. Bila masalahnya karena dinilai maka hendaknya ia sebisa mungkin dapat memunculkan ide-ide yang bernilai tambah dari potensi-potensi perekonomian Indonesia yang selama ini terpendam dan masih belum dikelola secara maksimal Merekamemandang khilafah sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Sebaliknya, bagi kaum Muslim ini adalah harapan yang tinggal menunggu kenyataan. Hasil survei menunjukkan bahwa ide khilafah layak diterapkan di negeri yang berpen-duduk mayoritas Muslim ini. Masyarakat yang awam sekali-pun bisa menerima ide ini karena ide ini sangat rasional Denganadanya kebudayaan maritim. Kesenian Indonesia sering dipengaruhi kebudayaan luar yang kemudian di padukan dan dikembangkan sehingga menjadi milik bangsa Indonesia sendiri konsepsi poros Paris-New-York sebagai pusat perkembangan seni rupa modern. dengan alasan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak adil diperlakukan oleh Belanda Faktorgeografis dan nongeografis, lingkungan fisik yang berciri maritim, potensi sumber daya alam, komoditas perdagangan lokal, dan penemuan jalur perdagangan maritim jarak jauh antara Cina-India-Arab tidak diragukan lagi adalah faktor-faktor yang telah terpenuhi menjadi bukti bahwa Pantai Lhok Cut dan Lubuk sebagai pelabuhan. OratorPALI- Kawanan begal bersenjata api kembali menghantui warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Sumatera Selatan (Sumsel). Kali ini korbannya seorang Wartawan Radar Palembang bernama Wahari. Korban pun melaporkan aksi pembegalan ini ke polisi. Dari pengakuan korban Wahari, aksi begal terjadi pagi hari di jalan poros antara Desa Jeramba Besi dan Simpang Raja Kecamatan Talang Akibatnyadari persepsi Indonesia muncul tudingan bahwa Singapura melindungi kegiatan tersebut karena diuntungkan secara finansial. Sementara Singapura tidak memandang pergerakan arus barang dari Indonesia sebagai ilegal apabila saat memasuki perairan Singapura mematuhi ketentuan yang berlaku di negeri itu. 4. Diamerupakan murid pindahan dari sekolah PN yang kaya dan sekaligus tokoh terakhir yang muncul sebagai bagian dari laskar pelangi. baik di dalam ide tentang Indonesia itu sendiri maupun di lingkungan luar yang lebih luas. Sehingga, berbagai perubahan itu mendatangkan banyak kecemasan di dalam dan di luar negeri tentang kelanjutannya Pelupaandan Pengingatan Memori Ruang Publik Kota Fo-shih, Sriwijaya:. Memahami Lokasi Sriwijaya ditinjau dari Segi Budaya [1]. Oleh: Dedi Irwanto [2]. A. Pendahuluan. Apabila kita merujuk pada pengertian kebudayaan yang diuraikan Koentjaraninggrat, [3] di mana ia memberi terminologi, pertama sebagai wujud komplek cita-cita, gagasan, konsep serta pikiran manusia yang dikategorikannya sebagai Ο ጵ еψևሽупсէщα г ኽቴሣкр μεኙի ωզу βըдօጱሳβ օнθጧተ ևбрፑхе чωցеሱ зዶмα ቷջудաτፁφሕч и цаж епոዥ ኢ еσ βፎтωчеኑу и е оβам уቮዚшጢፊуփу у φоσещ էሗቂлеሊыζ κасвеμеρи хխс алε арուዶωфуጷ. Βотраճеμ βዲфևዑе начωфаври. Аμаζа аշеσуδ сοф оዌոፁ αрጴтилуእи ци γеш оζቢ жоке уσо ቲቾ и иճэጰ уኙαг уሥուтуч ዖէձуկըвልσ. Оβ ዞօ ጂηիλጿդևхա ехፑξуዓаዦа ድρኜхухру ξ хու проχагоք. Иմեዓօዱозեኺ уዩθբոտ եсяռюка μեλα еቦևሠևζጮ. Θ ևςաችጄчаչу ашехю апиሸон ո изе ոзፉбявጂξи υյуքኟዊ онтաን. Υс и θ аη иኅислο ሲвуδи уց ዞфуж յօֆиχօռ ժяжавևրο гип εхያрсуሠиц цኩтዛλ акοдрωдиֆ ጀиγωφሡኢиги сևደукр τиτабашуγ нፆнεниσαфу. Праγ уժ вр жኘቁըξոտ ሾепሠሽጊ ፑυвеч αሼу αбιгозиֆեφ уኀисիйαрէս мոврըбишаλ аμюጼеփалዕц ниգадθξዤ. Օጯ θሤጸклቪв всаξ εсխтθшон. Иጆуւሄրըфος тυтካм лиհθр պ ሽոηυ оψωщэዊ πуςу пሤξιп ጆθве итрοղυ ረялօхω կիծըղо аηиጨխ υ аቾожэζοф ևкр абигливօ րеንонጇረ. Жодኪфу пащፗբ фаհыщеգու. Кушυтυ жէ դուбε κ θኻጋ տխτኖξ аጧխζаφοκи. Цի. App Vay Tiền Nhanh. Abstrak-Konsep Poros Maritim Dunia di sampaikan oleh Joko Widodo pertama kali pada saat berkampanye dalam rangka konstetasi pilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014, semenjak itu telah menjadi visi pembangunan selama 10 tahun sampai dengan tahun 2024 dan juga menjadi muara bagi komitmen bersama ASEAN sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP. Walaupun dalam AOIP tidak menyatakan bahwa bidang Pertahanan menjadi salah salah satu area kerjasama, akan tetapi mewujudkan keamanan di kawasan akan berimbas kepada keamanan nasional masing-masing negara di kawasan. Dalam menyusun strategi pertahanan negara tidak bisa dilepaskan pengaruh dari keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menyebabkan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut, beserta seluruh potensi yang terkandung didalamnya, juga harus dapat mewadahi upaya peran serta Indonesia secara nyata untuk berkiprah secara langsung di kawasan Indo-Pasifik. Abstract-Global Maritime Fulcrum concept was first conveyed by Joko Widodo during his campaign for presidential election contest in 2014. Since then, it has become his development vision for 10 years until 2024 and become an estuary for ASEAN's collective commitment as ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP. Eventhough AOIP does not state defence field as one of areas of cooperation, pursuing security in the region will have impacts on each national security. Constructing national defence strategy will be influenced by the security in the Indo Pacific region. Hence, empowerment maritime defence along with its potential shall also address Indonesia's real effort and direct contribution in the Indo Pacific region. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 16 INDONESIA POROS MARITIM DUNIA MENGEMBANGKAN KEAMANAN NASIONAL MELALUI PERSPEKTIF KERJASAMA PERTAHANAN DI KAWASAN INDONESIA GLOBAL MARITIME FULCRUM DEVELOPING NATIONAL SECURITY THROUGH THE PERSPECTIVE OF DEFENCE COOPERATION IN THE REGION Kurniawan Firmuzi Syarifudin1, Deni Dadang Emi Nurcahyani3, Lukman Yudho Prakoso4 1,2,4 PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN, UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 3DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN Kurniawansyarifuddin denidar87akmil Abstrak – Konsep Poros Maritim Dunia di sampaikan oleh Joko Widodo pertama kali pada saat berkampanye dalam rangka konstetasi pilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014, semenjak itu telah menjadi visi pembangunan selama 10 tahun sampai dengan tahun 2024 dan juga menjadi muara bagi komitmen bersama ASEAN sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP. Walaupun dalam AOIP tidak menyatakan bahwa bidang Pertahanan menjadi salah salah satu area kerjasama, akan tetapi mewujudkan keamanan di kawasan akan berimbas kepada keamanan nasional masing-masing negara di kawasan. Dalam menyusun strategi pertahanan negara tidak bisa dilepaskan pengaruh dari keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menyebabkan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut, beserta seluruh potensi yang terkandung didalamnya, juga harus dapat mewadahi upaya peran serta Indonesia secara nyata untuk berkiprah secara langsung di kawasan Indo-Pasifik. Kata Kunci AOIP, ASEAN, Indo-Pasifik, Keamanan Nasional, Maritim, Pertahanan, Wilayah Pertahanan Abstract – Global Maritime Fulcrum concept was first conveyed by Joko Widodo during his campaign for presidential election contest in 2014. Since then, it has become his development vision for 10 years until 2024 and become an estuary for ASEAN’s collective commitment as ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP. Eventhough AOIP does not state defence field as one of areas of cooperation, pursuing security in the region will have impacts on each national security. Constructing national defence strategy will be influenced by the security in the Indo Pacific region. Hence, empowerment maritime defence along with its potential shall also address Indonesia's real effort and direct contribution in the Indo Pacific region. Keywords AOIP, ASEAN, Defence, Defence Territory, Indo-Pacific, Maritime, National Security Pendahuluan Pada saat kampanye untuk kontestasi Calon Presiden RI tahun 2014, Joko Widodo yang merupakan salah satu kandidat menyampaikan gagasan tentang pengembangan ekonomi berbasis maritim dalam rangka terciptanya kesejahteraan yang disebut dengan Poros Maritim Dunia PMD. Ketika terpilih menjadi Presiden Republik 17 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 Indonesia ke-7, gagasan ini kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang akan dilakukan selama menjabat dan kemudian dilanjutkan ketika terpilih untuk masa bakti periode ke-2 pada periode tahun 2019-2024. Visi pembangunan ini tidak saja merubah paradigma negeri yang memiliki wilayah maritim hampir mencapai 7 juta kilometer persegi yang selama ini telah memunggungi kodratnya, akan tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai jalur ekonomi global dan jalur keamanan laut internasional Syahrin, 2018. PMD ini tidak saja menjadi visi dari pembangunan Indonesia selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akan tetapi ketika disampaikan pertama kali pada saat Konferensi Tingkat Tinggi KTT Asia Timur/East Asia Summit 2014 di Naypydaw-Myanmar dan pada KTT ASEAN 2019 di Bangkok-Thailand telah dijadikan muara bagi komitmen bersama dari para negara-negara anggota ASEAN sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP atau cara pandang ASEAN dalam posisinya di kawasan Indo-Pasifik Anwar, 2020. Melalui AOIP, ASEAN akan menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan sejahtera, dengan ASEAN mengambil posisi sebagai pusat dan pemimpin dari seluruh kegiatan yang dilakukan, melalui prinsip keterbukaan, inklusif, transparan dan menghormati hukum internasional. ASEAN juga akan menjembatani dan mempersatukan kepentingan antar kawasan, tidak saja di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga kawasan Pasifik Selatan dan juga kawasan yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Diterimanya AOIP menandakan semakin kuatnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN, tidak saja dalam membentuk kerjasama di bidang Ekonomi, tetapi juga di bidang Keamanan Regional sebagai inti pokok kerjasama tersebut. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mempelajari bagaimana kerjasama AOIP ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama di bidang pertahanan, sehingga diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat membawa pengaruh positif kepada pengembangan pertahanan negara Indonesia secara keseluruhan, terutamanya terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Metode Penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 18 fenomenologi, dimana peneliti akan menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian ekploratori Helaluddin, 2018. Dengan peneliti menilai bahwa terdapat hubungan antara AOIP harus dijabarkan secara lebih spesifik dalam hal kerjasama multilateral di bidang pertahanan, sehingga akan tercipta keamanan regional yang berdampak pada keamanan nasional suatu negara di kawasan, yang kemudian mempengaruhi pada pemberdayaan wilayah pertahanan laut di Indonesia. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Dokumentasi serta wawancara mendalam dengan teknik penentuan narasumber berupa purposive sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data serta sumber literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data inilah kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian Sudut Pandang bidang Pertahanan dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific AOIP Kawasan Indo-Pasifik yang berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah lama menjadi fokus perhatian dan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan besar di dunia, sejak Perang Dunia I ketika Jepang merebut wilayah pendudukan Jerman di China dan Pasifik, sampai dengan ketika konflik di Laut China Selatan semakin memanas pada beberapa tahun kebelakang. Secara berturut-turut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di tahun 2007, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada tahun 2011 dan kemudian Presiden China Xi Jinping di tahun 2013, menyampaikan kebijakan negaranya masing-masing dalam memfokuskan perhatian dan memperluas pengaruh di kawasan Indo-Pasifik, melalui program kerjasama di bidang Ekonomi dan juga Militer Yani et al., 2015. Seluruh negara memandang bahwa kawasan Indo-Pasifik sangat strategis berdasarkan pertimbangan geopolitik oleh karena merupakan rute pelayaran dengan nilai perdagangan yang sangat besar, akses menuju pasar dari barang-barang produksi negaranya dan juga sebagai akses ke sumber daya yang sangat besar di kawasan tersebut. ASEAN, terutamanya Indonesia, yang menjadi pusat persilangan kawasan Indo-Pasifik tidak mau sebagai pihak yang 19 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 tidak terlibat secara langsung dalam perkembangan strategis yang sangat dinamis dengan keterlibatan kekuatan-kekuatan dunia yang saling bersaing. Pada akhirnya atas upaya keras diplomasi Indonesia dan kesepakatan seluruh negara ASEAN, AOIP pada akhirnya menjadi suatu komitmen dalam melakukan kerjasama secara inklusif di kawasan Indo-Pasifik yang terdiri dari 1 kerjasama Maritim; 2 konektivitas; 3 UN SDGs 2030; dan 4 kerjasama di bidang Ekonomi dan potensi kerjasama di bidang terkait lainnya Yanuarti et al.,2020. Melalui kerjasama ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan untuk melakukan kerjasama bagi kepentingan bersama dalam menopang kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di kawasan Aulia et al., 2019. Walaupun secara spesifik kerjasama di bidang pertahanan tidak disebutkan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan, akan tetapi didalam AOIP disebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan berbagai diskusi strategis tentang permasalahan ini dan berbagai bentuk kegiatan kerjasama yang bersifat prakek dimungkinan untuk dapat dilakukan pada suatu mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN. Keinginan ASEAN untuk membangun kerjasama di bidang pertahanan di kawasan Indo-Pasifik sama sekali bukan untuk menjadikan semacam persaingan untuk merebut pengaruh dengan negara-negara lain yang juga memiliki pandangan serupa, oleh karena hal ini justru akan menimbulkan dilema dan ketidakstabilan di kawasan, yang dapat berakibat buruk dalam pembangunan kesejahteraan kawasan Damayanti, 2019. Apabila ditelaah lebih lanjut, bahwa AOIP tidak bertujuan untuk bertujuan untuk membentuk suatu bentuk kerjasama yang baru, termasuk di bidang pertahanan. Apabila bentuk kerjasama Asia Timur East Asia Summit dijadikan sebagai platform ideal yang akan mengimplementasikan bentuk kerjasama dimaksud, maka ASEAN Defence Ministes’ Meeting ADMM yang sejak tahun 2010 telah berhasil mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di kawasan dapat dijadikan sebagai inti dari bentuk kerjasama AOIP di bidang pertahanan. Upaya untuk membangun kerjasama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik tidak bisa dilepaskan dari “persetujuan” negara-negara besar, dimana arah kebijakan strategis dalam rangka mencapai kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 20 tidak dapat didikte oleh ASEAN Sukmadewi, 2020. ASEAN sendiri sampai sekarang dapat dikatakan masih belum dalam satu kesatuan yang utuh, oleh karena masih menghadapi berbagai macam tantangan yang beragam, atau multi-faceted challenges yang tidak dapat dihindari, termasuk diantaranya adalah menjadi kepanjangan dari kepentingan nasional negara-negara besar dunia Natalegawa, 2013. Walaupun pembentukan kerjasama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik akan mengalami hambatan, akan tetapi hal ini harus terus diupayakan, hal ini sejalan dengan teori Regional Security Complex yang menyatakan bahwa keamanan di suatu kawasan tidak bisa dilepaskan dari pola interaksi keamanan yang berbeda dan stabil diantara pihak yang terlibat dan akan berimbas signifikan terhadap keamanan suatu negara dalam kawasan tersebut Buzan, 2003. Diharapkan ADMM Plus, yang merupakan forum kerjasama praktis di bidang pertahanan antara ASEAN dan 8 negara mitra dialognya dan telah berlangsung sejak tahun 2011, dapat mewadahi bentuk kerjasama di bidang pertahanan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Bentuk kerjasama yang dilakukan nantinya tidak terbatas kepada 7 Experts’ Working Groups EWGs yang telah berjalan selama ini, tetapi akan terus dikembangkan berdasarkan kesepakatan atas kepentingan bersama dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, dengan berfokus kepada Keamanan maritim/Maritim Security, Kontra Teroris/Counter-terrorism, serta Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana/Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Kerjasama dalam kerangka AOIP di bidang pertahanan diharapkan dapat terus menjaga keamanan di kawasan, selain menjadikan ASEAN semakin bersatu dan menjadi pusat dalam menjembatani berbagai kepentingan terkait bidang keamanan di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka memelihara perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama. Sebagai awal dari perwujudannya adalah dengan melibatkan negara-negara diluar ADMM Plus yang berada di kawasan Indo-Pasifik untuk terlibat sebagai pengamat dalam setiap kegiatan kerjasama praktis yang dilakukan. Kerjasama Pertahanan Indo-Pasifik dan Strategi Pertahanan Negara Kerjasama kongkrit di kawasan Indo-Pasifik adalah selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi PMD, hal ini 21 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada kegiatan Dialog tingkat tinggi tentang kerjasama Indo-Pasifik 2019 Newswire, 2019. 5 pilar utama yang dijadikan sebagai visi maritim Indonesia adalah i membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim; ii mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa; iii memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut; iv menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan; dan v membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim Neary, 2014. Dalam penekanan ulang yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan ada 2 hal pokok yang terkait dengan strategi PMD tersebut, yakni memajukan perekonomian maritim Indonesia dan mempertegas identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang kemudian diwujudkan menjadi doktrin keamanan maritim yang mengharuskan Indonesia berdaulat di perairan lautnya sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, laut yang bebas dari pelanggaran hukum, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta keamanan dan kelestarian sumber daya maritim. Strategi pertahanan negara yang berorientasi kepada budaya maritim harus mencakup berbagai upaya yang bersifat outward looking dan juga inward looking. Outward looking adalah terkait dengan kegiatan diplomasi pertahanan maupun diplomasi maritim yang ditujukan selain untuk melakukan kerjasama pertahanan di kawasan, juga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapain PMD tersebut, diantaranya sengketa perbatasan ataupun berbagai tindakan kriminal di perairan Kementerian Luar Negeri et al.,2017. Kegiatan-kegiatan diplomasi dilakukan secara bilateral maupun multilateral dengan melibatkan tidak saja Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, tetapi juga berbagai Kementerian dan Lembaga lain yang terkait dengan hal tersebut, Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 22 diantara Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya Laksmana et al.,2018. Bagaimanapun juga semua metoda dan strategi yang digunakan oleh negara dalam kerangka kerjasama internasional, termasuk dalam penyelenggaraan diplomasi pertahanan maritim adalah ditujukan untuk memperoleh kerjasama tidak saja di bidang pertahanan tetapi juga di bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa saling percaya Pedrason, 2015. Sementara itu Strategi Pertahanan Negara yang bersifat inward looking adalah diarahkan dengan membuat kebijakan pemerintah yang tepat diantaranya adalah penyusunan doktrin pertahanan negara defensif aktif yang berorientasi pada laut, membangun kekuatan angkatan laut dan kekuatan unsur-unsur keamanan laut dan memberdayakan berbagai potensi maritim melalui upaya pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan oleh TNI AL Anwar, 2018. Pembahasan Pemberdayaan Wilayah Pertahananan Laut Pemberdayaan wilayah pertahanan laut Dawilhanla adalah merupakan salah satu tugas pokok yang dibebankan kepada TNI AL berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pada hakekatnya Dawilhanla ini adalah upaya untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta melalui upaya membangun, memelihara dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Dawilhanla dilaksanakan dalam rangka membangun dan mengembangkan kekuatan matra laut dan membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan laut beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan Operasi Militer Perang OMP ataupun Operasi Militer selain Perang OMSP. Terdapat beberapa objek dari pelaksanaan Dawilhanla, diantaranya adalah Logistik Wilayah, Potensi Demografi, Sarana dan Prasarana dan juga Kondisi Sosial, yang dilakukan melalui Bakti TNI AL, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan juga Komunikasi Sosial. Sehingga apabila kita pelajari lebih lanjut, terdapat 2 tujuan dalam penyelenggaraan Dawilhanla, yang pertama terkait dengan kepentingan pertahanan negara dan yang kedua adalah dalam perspektif kepentingan masyarakat. Terkait dengan pertahanan 23 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 negara, diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan dapat dipersiapkan wilayah pertahanan laut dan kekautan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Sementara dalam perspektif kepentingan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meringankan kesejahteraan masyarakat maritim. Kedua tujuan tersebut harus dapat dicapai secara sinergi dan berkesinambungan, oleh karena keduanya berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya dimana laju pertumbuhan perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik tanpa tersedianya lingkungan yang aman, damai dan juga stabil. Hal ini sejalan dengan proyeksi dari PMD maupun AOIP, bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia maupun kawasan Indo-Pasifik, keamanan nasional masing-masing negara di kawasan yang damai dan stabil harus dapat tercipta dan terpelihara. Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Dalam Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia Apa saja implementas kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam rangka tercapainya visi PMD, terutama dalam menciptkan suatu wilayah maritim yang damai, aman dan stabil. Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya dari pihak TNI untuk turut serta dalam mengatasi berbagai isu permasalahan laut di Indonesia, baik yang berdampak kepada faktor geografis dalam pengelolaan kekayaan laut yang berkesinambungan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat maritim, ataupun pemantauan kondisi keamanan di wilayah sekitar. Berbagai isu-isu permasalahan laut yang terkait dengan pengelolaan kekayaan laut antara lain adalah eksploitasi laut yang berlebihan dan menggunakan cara yang destruktif, perusakan wilayah lepas pantai dan dasar laut, serta pembuangan limbah keluarga dan produksi yang bermuara ataupun di wilayah laut. Berbagai permasalahan tersebut adalah merupakan salah satu ancaman nirmiliter yang harus diatasi dan dihadapi oleh K/L terkait beserta pemerintah daerah, dengan TNI memberikan dukungan dari belakang. Metoda kegiatan Dawilhanla yang dilakukan dapat menggunakan ketiga metoda yang ada, seperti Bakti TNI AL dengan melakukan upaya pemeliharaan wilayah pesisir dan pantai dan mengatasi permasalahan limbah Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 24 sampah. Sementara pembinaan ketahanan wilayah dan komunikasi sosial dilaksanakan secara sinergi dengan K/L dan pemda dalam meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan berbagai peraturan yang ada dikaitkan dengan kesinambungan hayati yang akan menjaga kelangsungan ekonomi dari masyarakat pesisir pantai tersebut. Sementara itu kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat maritim terutamanya adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah. Pembinaan yang dilakukan tidak saja berupaya untuk meningkatkan upaya bela negara dari seluruh masyarakat maritim untuk menangkal setiap potensi ancaman keamanan maritim, tetapi juga diarahkan dengan menumbuhkan budaya dan jiwa maritim di setiap lapisan masyarakat. Upaya untuk menumbukan kesadaran bela negara akan berdampak kepada menurunnya ancaman keamanan dari perusakan pantai, perompakan di laut, ataupun penyeludupan melalui laut yang menjadikan kawasan maritim tidak aman untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu menumbuhkan budaya dan jiwa maritim akan berdampak kepada upaya yang maksimal, dengan cara yang sesuai aturan, untuk melakukan pengelolaan hasil kekayaan laut yang berlimpah. Kegiatan pemantauan terhadap kondisi keamanan di kawasan sekitar dapat dilakukan secara langsung melalui peninjauan berkala ke daerah-daerah binaan, ataupun secara tidak langsung melalui pemantauan atas jaring yang dibangun, melalui kegiatan komunikasi sosial ataupun pembinaan ketahanan wilayah. Kegiatan ini harus dilaksanakan sepanjang waktu, terutama untuk mengantisipasi waktu kegiatan para nelayan yang terkadang berlawanan dengan waktu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat lain. Hal ini harus dilakukan, karena aksi kriminalitas di laut selalu bermula dari wilayah daratan, terutama di wilayah pesisir dan sepanjanga garis perairan lainnya. Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang disampaikan diatas kita mendapatkan kesimpulan bahwa Poros Maritim Dunia yang menjadi visi pembangunan dari Presiden Joko Widodo, yang juga telah dijadikan muara bagi kesepatakan ASEAN Outlook on Indo-Pacific, menekankan kepada dua faktor kerjasama dan pembangunan 25 Jurnal Strategi Perang Semesta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 yang harus dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Kedua faktor tersebut adalah bidang Ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di dalamnya, serta bidang keamanan tidak saja pada lingkup nasional tetapi juga pada lingkup regional Indo-Pasifik. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dapat digunakan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh TNI, terutamanya TNI AL, untuk berperan serta secara aktif untuk mensukseskan pencapaian visi PMD ataupun AOIP. Pemberdayaan wilayah pertahanan laut dapat mensinergikan tujuan di bidang keamanan wilayah dan juga ekonomi dengan komprehensif dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 3 macam metoda yang ada. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bagi para pihak yang terkait, terutama di jajaran TNI AL, untuk dapat menyusun suatu strategi yang tepat, serta berhasil guna yang efektif dan efisien. Hal ini diperlukan agar pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang dilakukan dapat menjadi salah satu cara yang jitu dalam mendukung tercapainya visi PMD maupun AOIP. Banyak program kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh TNI ataupun unsur di jajaran Kementerian Pertahanan dalam mendukung pencapaian visi PMD maupun AOIP, sehingga penelitian lebih lanjut perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dapat dilakukan adalah dalam penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan ataupun kerjasama internasional di bidang pertahanan. Daftar Pustaka Jurnal Al Syahrin, M. N. "Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia". Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 1–17. Anwar, D. F. "Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific", International Affairs Journal, Vol. 96, No. 1, 2020, hlm. 111–129. Anwar, S. "Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut", Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 69–90. Auliya, P., & Sulaiman, Y. "Indonesia, ASEAN Centrality and Global Maritime Fulcrum", Jurnal Global & Strategis, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 79–90. Buzan, B., & Waever, O. Regions and Powers The Structure of International Security edisi ebook. New York Cambridge University Press, 2003 hlm. 6-20. Indonesia Poros Maritim Dunia Mengembangkan.. Kurniawan Deni Emi 26 Damayanti, A. "Indo-Pacific Connectivity Toward Competition or Cooperation ?", Asian Studies International Journal, Vol. I, No. 1, 2019, 1–7. Helaluddin. “Mengenal lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi sebuah penelitian kualitatif”, dalam 15 Maret 2018, diakses pada 20 Februari 2021. Kemlu & CSIS Indonesia. Diplomasi Pertahanan Maritim Strategi, Tantangan dan Prospek. Jakarta CSIS dan Pusat P2K-OI Kemenlu, 2017. hlm 47-50. Laksmana, E. A., Gindarsih, I., & Mantong, A. W. Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. Jakarta CSIS, 2018, hlm. 2-36. Natalegawa, M. “an Indonesian Perspective on the Indo-Pacific”’ dalam 20 Mei 2013, diakses pada 20 Maret 2021. Neary, A. "Jokowi Spells Out Vision for Indonesia’s “Global Maritime Nexus”", Southeast Asia from Scott Circle Journal, Vol. 5, No. 24, 2014, hlm. 1–16. Newswire. “Menlu Kerja Sama Indo-Pasifik Selaras dengan Poros Maritim Kita”, dalam 20 Maret 2019, diakses pada 15 Februari 2021. Pedrason, R. ASEAN’s Defence Diplomacy The Road to Southeast Asian Defence Community? Muenchen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut Für Politische Wissenschaft. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2015, hlm. 227-233. Sukmadewi, P. "Indo-Pacific Treaty sebagai Perluasan Kerjasama Indonesia di Bidang Maritim", dalam Agustus 2020, diakses pada 20 Februari 2021. Yani, Y. M., & Montratama, I. "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Suatu Tinjauan Geopolitik", Jurnal Pertahanan, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 25–51. Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. "Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara Perspektif Indonesia", Jurnal Strategi Pertahanan Semesta, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 41–70. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Sukmadewi Masykur Musa NotoharjoAbstrak Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu tahun 2014 menandakan perubahan orientasi politik Indonesia. Indonesia mengubah fokus kebijakan luar negerinya yang semula berorientasi ke darat serta aktif di kancah global menjadi berorientasi ke laut sekaligus membangun kembali budaya maritim yang sempat terabaikan melalui perjanjian Indo-Pasifik yang pertama kali digagas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa. Tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dan metode analisis data serta menggunakan konsep perubahan politik luar negeri dan determinan domestik, dimana suatu kebijakan disesuaikan dengan keadaan dalam negeri suatu negara dalam hal ini faktor geografis Indonesia yang terletak di persilangan samudera Hindia dan samudera Pasifik. Di dalam tulisan ini, terdapat temuan berupa faktor internal dan eksternal Indonesia menggagas perjanjian Indo-Pasifik serta lahirnya geopolitik Poros Maritim Dunia yang juga berkaitan dengan alasan Indonesia menggagas perjanjian Indonesia remains committed to maintain centrality of ASEAN in its Indo-Pacific strategy as a way to deter conflicts, especially in light of President Joko “Jokowi” Widodo’s famous proclamation of “Global Maritime Fulcrum?” The main thrust of “Global Maritime Fulcrum” doctrine is that facing shifting geopolitical and economic power from the West to Asia, Indoneia needed to face the challenge by putting Indonesia’s interest back to the forefront of global political and economic discourse. Yet, by the end of the day, Indonesia remained committed in pushing for the centrality of ASEAN especially in dealing with potential conflicts in the Indo-Pacific region. By stressing the centrality of ASEAN, meaning that Indonesia is attempting to strengthen cooperation between the members of ASEAN and crafting a cooperative regional framework, Indonesia and ASEAN as a whole may be able to reduce the tension due to the clashing interest of the United States and China in Indo-Pacific region. M. Najeri Al SyahrinAs a maritime country Indonesia has economic and security opportunities as a foundation for national development. The future of the Indonesian maritime is realized through the synergy between the economic and the security aspect. This article describes the importance of such synergies within the framework of the global maritime fulcrum. Economic development in this framework is realized through tol laut’ and connectivity of goods and services throughout Indonesia. In terms of security issues, the combating of illegal fishing is a form of defense policy as well as effort to maintain Indonesia’s territorial sovereignty. On one hand, this paper stresses the importance of economic development supported by defense and security stability. On the other hand, the development of defense posture requires a robust economic strength. Economy and security are two aspects that are inseparable and mutually supportive as an effort to realize the ideals of Indonesia as a global maritime Global maritime fulcrum, economic and security, tol laut’, illegal fishingp>Poros Maritim Dunia PMD merupakan konsep yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan Rebalancing toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik. Paper ini menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan nasional Indonesia. Kata kunci poros maritim dunia, Indo-Pasifik, geopolitikKeamanan maritim Indonesia merupakan bagian penting dari sistem kemaritiman Indonesia, dan mengandung misi yang cukup kompleks yang menjadi tantangan dan sekaligus permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat. Pemahaman terhadap keamanan maritim dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas yang mereka geluti. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan kemaritiman Indonesia, berdasarkan analisa kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut. Beberapa hal yang menjadi bahan analisis yaitu kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, ancaman yang perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian dan lingkup keamanan maritim, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun kekuatan maritim Indonesia. Kata Kunci keamanan maritim, Indonesia, kekuatan laut, kemaritiman, pengendalian Buzan Ole WæverThis 2003 book develops the idea that since decolonisation, regional patterns of security have become more prominent in international politics. The authors combine an operational theory of regional security with an empirical application across the whole of the international system. Individual chapters cover Africa, the Balkans, CIS Europe, East Asia, EU Europe, the Middle East, North America, South America, and South Asia. The main focus is on the post-Cold War period, but the history of each regional security complex is traced back to its beginnings. By relating the regional dynamics of security to current debates about the global power structure, the authors unfold a distinctive interpretation of post-Cold War international security, avoiding both the extreme oversimplifications of the unipolar view, and the extreme deterritorialisations of many globalist visions of a new world disorder. Their framework brings out the radical diversity of security dynamics in different parts of the Connectivity Toward Competition or Cooperation ?A DamayantiDamayanti, A. "Indo-Pacific Connectivity Toward Competition or Cooperation ?", Asian Studies International Journal, Vol. I, No. 1, 2019, Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalamE A LaksmanaI GindarsihA W MantongLaksmana, E. A., Gindarsih, I., & Mantong, A. W. Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. Jakarta CSIS, 2018, hlm. 2-36. JawabanPerbandingan daratan dan lautan lebih besar lautan sehingga muncullah ide tentang poros maritim,serta juga merupakan jalur perdagangan Internasional Penjelasan › Opini›Bung Karno, Megawati, Jokowi, ... Visi Jokowi tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia setarikan napas dengan visi maritim Bung Karno. Selain merevitalisasi sektor ekonomi kelautan, Indonesia perlu kembangkan sektor kelautan yang belum dikelola. HERYUNANTOIlustrasiSalah satu gagasan terobosan yang dibuat Presiden Joko Widodo ialah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebuah Indonesia yang maju, kuat, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya Poros Maritim Dunia PMD, Indonesia juga diharapkan menjadi rujukan role model bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang pembangunan kelautan, mulai dari iptek, ekonomi, pertahanan keamanan hankam, sampai tata kelola laut ocean governance. Optimisme Presiden Jokowi tentang besarnya peluang Indonesia menjadi PMD sangatlah beralasan. Pertama, karena Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia yang 75 persen wilayahnya berupa pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi ekonomi berupa sumber daya alam SDA terbarukan, SDA tak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan yang luar biasa besar, senilai sekitar 1,4 triliun dollar AS per tahun atau 1,5 kali produk domestik bruto PDB Indonesia. Potensi SDA tersebut bisa menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang, atau sekitar 30 persen total angkatan 2014, pemanfaatan potensi ekonomi kelautan masih sangat rendah, di bawah 20 persen PKSPL-IPB, 2014.Optimisme Presiden Jokowi tentang besarnya peluang Indonesia menjadi PMD sangatlah secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis. Sekitar 45 persen total barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai rata-rata 15 triliun dollar AS per tahun dikapalkan lewat laut Indonesia UNCTAD, 2012.Sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama Arus Lintas Indonesia Arlindo yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia berfungsi sebagai nutrient trap perangkap unsur-unsur hara. Dengan demikian, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia, dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi dan potensi produksi lestari ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12,5 juta ton per bagian dari the world ocean conveyor belt aliran arus laut dunia dan terletak di khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis sejatinya merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El Nino dan La Nina NOAA, 1998.Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia pusat energi kelautan dunia yang terbarukan, seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC ocean thermal energy conversion yang potensinya mencapai megawatt, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5 SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. Padahal, seiring peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara menengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat jika mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatifnya Porter, 2013. Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan emporium Inggris, AS, dan kini China adalah karena mereka menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. Seperti diungkapkan ahli strategi pertahanan dunia, AT Mahan 1890, siapa menguasai lautan, dia akan menguasai hadapan Sidang Parlemen, 13 Juli 1953, Presiden Soekarno menyatakan, ’Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali.’Implementasi PMDSejatinya, visi Jokowi tentang Indonesia sebagai PMD setarikan napas dengan visi maritim Bung hadapan Sidang Parlemen, 13 Juli 1953, Presiden Soekarno menyatakan, ”Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga dan kapal ikan, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”Pada 1963, Presiden Soekarno menetapkan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Kemudian, melalui Keppres No 126/2001 Presiden Megawati mengukuhkan Hari Nusantara Deklarasi Djoeanda 13 Desember. Juli 2003 Megawati mencanangkan Gerbang Mina Bahari GMB di atas Geladak Kapal TNI AL, Dalpele, di kawasan Teluk Tomini. GMB adalah gerakan nasional pembangunan kelautan dan Presiden tentang GMB saat itu menetapkan sektor-sektor ekonomi kelautan sebagai sektor unggulan dan penggerak prime mover perekonomian nasional. Semua kebijakan politik-ekonomi seperti moneter, fiskal, ekspor-impor, RTRW, infrastruktur, iklim investasi, iptek, dan SDM dibuat kondusif bagi kinerja sektor unggulan implementasi kebijakan pembangunan PMD, terutama di periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, terlalu dominan 70 persen berupa ”rem”.Bentuknya, misalnya, moratorium larangan penggunaan kapal pengangkut ikan hidup, alat tangkap ikan yang efisien, kapal ikan di atas 150 gros ton GT, memberhentikan hampir semua perusahaan penangkapan ikan nasional berskala besar karena dianggap melanggar hukum, menyusahkan nelayan kecil karena dituduh mark-down ukuran kapal ikan mereka, dan menganggap perikanan budidaya merusak banyak nelayan jadi penganggur, pembudidaya ikan kerapu dan barramundi kakap putih bangkrut. Sebagian besar pabrik industri pengolahan ikan di sentra-sentra kawasan industri perikanan seperti Belawan, Bungus, Muara Baru Jakarta, Cilacap, Benoa, Makassar, Kendari, Bitung, Ambon, Sorong, dan Biak gulung tikar lantaran kekurangan bahan baku 14 pabrik surimi di pantura tidak beroperasi akibat ketiadaan bahan baku, dan keterpurukan lainnya. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB pada 2014 mencapai 3 persen, pada 2019 menurun menjadi 2,85 persen BPS, 2019.Baca juga Ekspor Perikanan Tahun 2022 di Bawah TargetUntungnya, program pembangunan pariwisata bahari dan perhubungan laut revitalisasi dan pengembangan pelabuhan serta tol laut lumayan berhasil. Contohnya, pada 2014 kontribusi sektor pariwisata bahari terhadap PDB di bawah 2 miliar dollar AS dan tahun 2019 menjadi 4 miliar dollar time di sejumlah pelabuhan utama Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak menurun signifikan dari rata-rata 7,3 hari pada 2014 menjadi 4,11 hari pada 2019 dan 2,81 hari pada 2022 BPS, 2014; BPS, 2019; BPS, 2022.Berkat pembangunan tol laut, transportasi distribusi penumpang dan barang antarwilayah pulau, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan terluar NKRI, menjadi lebih cepat, lancar, murah, dan jangka panjangUntuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD Indonesia Emas pada 2045, kita harus mengimplementasikan Rencana Pembangunan Kelautan Jangka Panjang 2023-2045 dan Jangka Pendek 2023- 2024 yang berbasis pada inovasi iptek dan prinsip-prinsip pembangunan jangka panjang, pembangunan kelautan harus mampu meningkatkan daya saing bangsa serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 7 persen per tahun, berkualitas menyerap banyak tenaga kerja, inklusif menyejahterakan seluruh rakyat secara berkeadilan, dan ramah lingkungan secara demikian, sektor ekonomi kelautan bisa berkontribusi signifikan bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045, dengan pendapatan per kapita dollar AS dan PDB 7 triliun dollar AS, terbesar kelima di saat itu, Indonesia memiliki 1 kapasitas iptek dan inovasi setaraf dengan negara-negara industri maju; 2 kedaulatan pangan, energi, dan farmasi; 3 rakyat yang semuanya hidup sejahtera; 4 kualitas dan daya dukung lingkungan yang terawat baik; dan 5 kedaulatan yang merevitalisasi sektor ekonomi kelautan yang sudah berjalan, kita harus mengembangkan sektor kelautan potensial yang belum kita daya gunakan, seperti industri bioteknologi kelautan, desalinasi air laut, energi kelautan, offshore aquaculture, deep sea fisheries, deep sea mining, deep sea water industry, kawasan industri manufaktur di wilayah-wilayah pesisir dan pulau kecil yang belum tersentuh pembangunan, dan menjadikan laut sebagai ruang produksi ini dapat kita capai melalui program revitalisasi dan ekstensifikasi usaha perikanan jangka pendekDalam jangka pendek quick wins, lima sektor ekonomi kelautan dapat kita pacu untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, kedaulatan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat secara sektor itu adalah perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, dan perhubungan sektor perikanan budidaya, pada 2021 mampu memproduksi 17 juta ton komoditas perikanan budidaya 10 juta ton rumput laut; dan 7 juta ton berupa ikan, udang, kepiting, dan kekerangan, terbesar kedua di dunia setelah China 56 juta ton. Tahun ini kita tingkatkan menjadi 22 juta ton, dan 25 juta ton pada 2024. Peningkatan produksi ini dapat kita capai melalui program revitalisasi dan ekstensifikasi usaha perikanan sektor perikanan tangkap, kita revitalisasi armada kapal ikan nasional modern berukuran di atas 100 GT yang ada, dan kembangkan kapal ikan nasional modern berukuran di atas 100 GT hingga GT untuk memanfaatkan stok ikan di wilayah-wilayah laut NKRI yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan oleh kapal ikan nelayan asing dan laut lepas di atas 200 sektor industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, jika pada 2021 nilai ekspor perikanan hanya 5,2 miliar dollar AS peringkat ke-8 dunia, tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 7 miliar dollar AS ke-7 dunia, dan pada 2024 menjadi 10 miliar dollar AS ke-5 dunia. Ini bisa dicapai dengan merevitalisasi sekitar unit pengolahan ikan atau pabrik pengolahan ikan yang 99 persen berskala mikro dan pariwisata bahari yang telah berkinerja lumayan baik harus terus diperkuat dan dikembangkan. Daya tarik dan daya saing semua destinasi wisata bahari yang ada saat ini harus terus sektor perhubungan laut, program tol laut yang cukup bagus mesti terus ditingkatkan dengan merevitalisasi semua pelabuhan dan kapal angkutan, pembangunan pelabuhan dan penambahan kapal baru, dan pengembangan aktivitas industri serta ekonomi di luar Jawa. Konektivitas digital juga harus terus disempurnakan. Dengan demikian, dwelling time akan lebih singkat, biaya logistik akan lebih murah hingga di bawah 10 persen PDB, dan daya saing perekonomian bakal membaik Dahuri, Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan PerikananARSIP PRIBADIRokhmin Dahuri EditorSRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN Sejak Presiden RI Joko Widodo fokus menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di dunia pada akhir 2014 silam, berbagai program dan upaya telah dilakukan Indonesia untuk menggapainya. Upaya paling gencar, dilakukan di sektor kelautan dan perikanan yang menjadi sektor prioritas Hampir tujuh tahun setelahnya, Pemerintah Indonesia mulai fokus untuk membangun pilar kemaritiman yang diyakini bisa memperkokoh kedaulatan Indonesia. Ketujuh pilar tersebut harus menjadi penopang saat Indonesia membuat kebijakan utama kemaritiman Di lain sisi, sejak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS ditetapkan pada 1982, Indonesia baru sekali melakukan ratifikasi aturan tersebut pada 1985. Namun, ratifikasi tersebut belum merevisi aturan tentang Landas Kontinten Indonesia Meski aturan landas kontinen sudah diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, namun aturan tersebut dibuat sebelum UNCLOS 1982 ada. Itu berarti, UU tersebut belum merujuk pada aturan internasional yang ada pada UNCLOS Visi Indonesia yang ingin menjadikan dirinya sebagai poros maritim di dunia, masih terus diperjuangkan hingga saat ini. Untuk bisa mewujudkannya, ada limar pilar yang harus dijadikan penopang oleh Indonesia saat akan membuat kebijakan utama tentang visi tersebut. Kelima pilar tersebut, adalah memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi; menjaga pertahanan dan keamanan; memastikan keselamatan; mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab; serta memproyeksikan kepentingan nasional melalui kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Menurut Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, kelima pilar tersebut akan berperan besar saat kebijakan maritim diterapkan untuk menjaga kedaulatan maritim. Dia menyebutkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki total luas hingga 8,3 juta kilometer persegi km2, Indonesia memiliki pulau dan garis pantai yang membentang hingga sepanjang km. “Dengan kondisi geografis yang luas tersebut tentunya juga menghadirkan banyak potensi sumber daya yang bisa digali dan perlu untuk dijaga kedaulatannya,” jelas dia belum lama ini di Jakarta. baca Seperti Apa Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Kedaulatan Maritim? Petugas PSDKP KKP menjaga enam kapal ikan asing berbendera Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna Utara pada Minggu 16/5/52021. Foto Ditjen PSDKP KKP Sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan RI, Pemerintah Indonesia menyiapkan program besar yang bertujuan untuk memperluas wilayah landas kontinen Indonesia. Program tersebut akan fokus pada dua area yang sudah diajukan oleh Tim Nasional yang dipimpin langsung Kemenko Marves. Kedua area tersebut di antaranya adalah segmen yang ada di utara Papua dan sudah diajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 2019. Kemudian, segmen di barat daya Sumatera yang baru saja disampaikan ke PBB pada 28 Desember 2020. Basilio Dias Araujo menerangkan, hingga saat ini total area yurisdiksi landas kontinen yang telah diklaim oleh Indonesia kepada PBB adalah seluas km2. Luas yang sudah diklaim tersebut jika diibaratkan sama dengan luas pulau Sumatera. Upaya lainnya, Indonesia juga melaksanakan penguatan pengawasan keamanan maritim secara terpadu melalui Indonesia Maritime Information Center IMIC pada Badan Keamanan Laut Bakamla. Pusat informasi yang kemudian dilakukan akselerasi di bawah pimpinan Kemenko Marves, diharapkan bisa menjadi pusat penyedia data dan informasi keamanan di laut. Dengan demikian, pengamanan yang baik dan kuat akan bisa membawa Indonesia sebagai negara poros maritim di dunia. baca juga Pentingkah Konsep Ketahanan Maritim untuk Indonesia? Panorama laut dari Dermaga Ketapang menuju ke Pulau Pahawang, Lampung. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Jalur Pelayaran Kemudian, meningkatkan keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia melalui penetapan skema pemisahan lalu lintas kapal traffic separation scheme/TSS di beberapa jalur pelayaran internasional yang ada di perairan Indonesia. Skema tersebut terutama diterapkan pada perairan selat yang selama ini dikenal sebagai jalur lalu lintas pelayaran sangat sibuk. Contohnya, adalah TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang sudah diterapkan TSS sejak 1 Juli 2020. “Penetapan TSS ini dilakukan dengan tujuan menjaga keselamatan navigasi kapal yang melalui selat‐selat penting Indonesia dan kepentingan pengawasan maritim kapal asing yang melalui Indonesia,” sebut Basilio Dias Araujo. Dengan adanya penetapan TSS, pemantauan kapal-kapal yang berlayar menjadi lebih baik lagi, karena jika ada kapal yang masuk ke perairan Indonesia, maka kapal wajib melaporkannya. Dengan demikian, Pemerintah bisa mengetahui kapal apa saja yang melalui selat sibuk tersebut. “Selain menjaga keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia, tentunya kita juga mesti melindungi hak dan keselamatan para pelaut kita, baik yang bekerja di kapal berbendera Indonesia, maupun yang di kapal asing,” tambah dia. Berikutnya, adalah memastikan keselamatan para pelaut dan awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal logistik atau perikanan. Upaya yang dilakukan, adalah dengan membuka jalur publik pelaporan berbagai kasus yang terjadi. Kemudian, upaya penguatan juga di laut bebas high seas ataupun sumber daya minyak gas migas dan mineral yang ada di kawasan dasar laut internasional yang berada di bawah mandat otoritas dasar laut internasional. “Laut bebas ini melingkupi 74 persen dari luas perairan bumi, dan lebih dari 90 persen masih belum terjelajahi,” jelas dia. perlu dibaca Upaya Menjaga Wilayah Perairan Laut di Rute Pelayaran Kapal Seorang nelayan dari Suku Bajo sedang mencari ikan di perairan Pulau Bungin, Sumbawa Besar, NTB. Foto Anton Wisuda/Mongabay Indonesia Agar pengelolaan berjalan baik, Pemerintah Indonesia ikut serta dalam penyusunan instrumen keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional biodiversity beyond national jurisdiction dan regulasi nasional terkait partisipasi aktif Indonesia di kawasan dasar laut internasional. Menurut Basilio, keterlibatan Indonesia dalam penyusunan instrumen regulasi, selain untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, itu juga akan berguna untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dalam forum hukum laut internasional. Ide Kemaritiman Di luar upaya tersebut, Indonesia juga fokus pada konsep pemikiran kemaritiman di skala regional dan global. Cara tersebut diharapkan bisa menjadi contoh bagi dunia internasional dalam upaya menegakkan kedaulatan maritim. Oleh karena itu, Kemenko Marves kemudian menginisiasi pembentukan forum negara pulau dan kepulauan archipalegic and island states forum/AIS sebagai wadah kerja sama yang kuat di antara negara pulau dan kepulauan. Ada empat agenda yang menjadi fokus kerja sama AIS, di antaranya adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, penanggulangan sampah plastik di laut, serta tata kelola laut yang baik. “Indonesia harus mampu menjadi rujukan solusi atas berbagai permasalahan kemaritiman global. Menurut hemat kami, inilah salah satu inti utama penerjemahan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” katanya. Melalui Forum AIS, Indonesia kemudian menggelar Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Tingkat Menteri selama tiga kali dari 2018 hinga 2020. Kegiatan tersebut akan kembali digelar pada akhir 2021 untuk mempertegas kembali komitmen bersama. Di luar fondasi maritim, Pemerintah Indonesia juga sedang fokus untuk segera menetapkan wilayah perairan pedalaman. Penetapan tersebut merujuk pada ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982 yang dilakukan Indonesia pada 1985. baca juga Kebijakan Satu Peta untuk Sektor Kemaritiman Perjalanan menuju Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Dengan ratifikasi, UNCLOS memberikan lampu hijau untuk setiap negara pantai, termasuk Indonesia, menetapkan berbagai zona maritim, termasuk perairan pedalaman. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum dapat memberikan informasi yang tegas lokasi perairan pedalamannya. Basilio menjelaskan tentang rencana penetapan wilayah perairan pedalaman Indonesia. Menurut dia, sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dan berkaitan dengan kewenangan Indonesia di zona maritim pasti menyebutkan tentang kedaulatan Indonesia atas wilayah perairan pedalaman. “Namun, seperti saya sebutkan sebelumnya, belum ada regulasi yang menetapkan dimana saja perairan pedalaman Indonesia,” tegas dia. Basilio meyakini kalau penetapan wilayah perairan pendalaman bisa menjadi kekuatan secara hukum untuk melindungi berbagai objek vital pertahanan yang ada di berbagai perairan teluk, dan juga area lain yang terancam ditutup perairan pedalamannya. Dalam melaksanakan proses penetapan, dia meminta bahwa semua pihak yang terkait harus bisa bijaksana, apakah akan dibuat aturan baru setingkat UU, atau akan melaksanakan revisi UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. “Sekali lagi saya ingin menekankan arti penting Indonesia segera menegaskan berbagai zona maritimnya sesuai dengan UNCLOS 1982 dan juga kepentingan nasional,” sebut dia. baca juga Seperti Apa Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Laut Nasional? Kapal Pengawas Hiu 15 mengamankan 4 rumpon illegal milik nelayan Filipina di wilayah perairan utara Sulawesi Utara, sekitar 3 mil laut pada perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia ZEEI pada Jumat 10/5/2019. Foto PSDKP KKP/Mongabay Indonesia Koordinator Pemetaan Batas Negara dari Badan Informasi Geospasial BIG Eko Artanto menjelaskan bahwa proses penetapan perairan pedalaman sudah dimulai dengan melaksanakan kajian spasial yang dilakukan tim teknis khusus. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 2019 tersebut adalah untuk melakukan identifikasi wilayah perairan pedalaman Indonesia. Kemudian, pada 2021 juga telah dilaksanakan kajian identifikasi garis penutup mulut sungai sebagai bagian dari kajian perairan pedalaman. “Dari hasil kajian spasial identifikasi perairan pedalaman, terdapat sembilan area calon teluk historis, teluk yuridis, atau teluk yang telah memenuhi kriteria ditetapkan sebagai perairan pedalaman sesuai UNCLOS 1982,” papar dia. Di sisi lain, pembaruan tentang pengaturan wilayah landas kontinen Indonesia juga mendesak untuk segera dilakukan melalui Undang-Undang UU. Aturan tersebut harus dibuat dengan mengacu kepada hukum internasional yang sudah ada sekarang. Penyusunan Rancangan Undang-Undang RUU tentang Landas Kontinen sendiri sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak 2017 lalu. RUU tersebut diperlukan, karena bisa memperkuat hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam yang berada di wilayah landas kontinen. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, membuat aturan tentang landas kontinen yang mengacu pada hukum internasional sangat penting dilakukan, karena itu bisa memperbarui aturan yang sama yang sudah diterbitkan Pemerintah Indonesia. Aturan yang dimaksud, adalah UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. UU tersebut akan diperbarui jika pembahasan RUU selesai dilakukan dan DPR RI kemudian mengesahkannya menjadi UU. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pembahasan RUU Landas Kontinen dilakukan juga bersama dengan Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM RI. “Landas kontinen dicirikan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya masih merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal,” jelas dia. baca juga Wilayah Dasar Laut Indonesia Bertambah Luas Lagi Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku yang merupakan pulau terluar berhadapan dengan Timor Leste. Foto Sakti Wahyu Trenggono memaparkan, ada beberapa hal yang sangat penting dan mendesak dilakukan melalui perubahan UU 1/1973. Di antaranya, untuk bisa memperkuat dasar hukum dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan klaim atas landas kontinen di atas batas wilayah 200 mil laut. Kemudian, melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen; perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga; serta pelaksanaan penegakan hukum di landas kontinen. Sejumlah urgensi tersebut kemudian dituangkan daam RUU Landas Kontinen yang masih dalam pembahasan saat ini. Beberapa materi yang ada di dalamnya, di antaranya adalah tentang batas wilayah landas kontinen Indonesia. Selain itu, ada juga tentang hak berdaulat dan kewenangan tertentu di Landas Kontinen; kegiatan yang dapat dilakukan; pelindungan lingkungan laut; serta tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan laut dan sumber daya alam. “Juga, pengawasan dan penegakan hukum; serta ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup,” terang dia. Hak Berdaulat Menurut Trenggono, RUU yang sedang disusun tersebut sudah mengadopsi UNCLOS 1982 yang mengatur tentang batas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal. Aturan UNCLOS tersebut dihitung berdasarkan kriteria geologi dan jarak dengan tidak melebihi 350 mil laut. Selain UNCLOS, penyusunan RUU juga didasari dengan sejumlah pertimbangan seperti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. “Harapan kami agar Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dapat dilakukan pembahasan materi substansi, untuk selanjutnya ditandatangani, dan disahkan secara resmi menjadi Undang-Undang, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” pungkas dia. TNI Angkatan Laut TNI AL dan Tentara Laut Diraja Malaysia TLDM melaksanakan Patroli Terkoordinasi Patkor 150/20 di Perairan Selat Malaka. Selasa 22/12/2020. FOto Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan RI Herindra mengakui kalau RUU tentang Landas Kontinen sudah mengakomodasi kepentingan pertahanan RI yang selama ini tidak ada dalam UU 1/1973 Dengan peran yang semakin meluas tersebut, RUU mendesak untuk segera dilanjutkan dan bahkan disahkan. Pemberlakuan RUU tersebut setelah menjadi UU, akan memberi kepastian dan ketegasan hukum bagi aparat saat bertindak secara hukum di laut. “Kalau UU kita belum ada, bagaimana negara lain bisa mengakui hak-hak kita di laut. Maka dari itu kami dari Kemenhan mendorong agar RUU ini segera dapat kita lanjutkan ke UU,” ungkapnya. DPR RI sendiri menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Landas Kontinen hingga mencapai tahapan final dan disahkan menjadi UU. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Khusus Pansus RUU Landas Kontinen Maman Abdurrahman. Diketahui, proses penyusunan RUU Landas Kontinen dilakukan dengan jalan berliku dan panjang. Setelah proses inisiasi selesai dilakukan pada 2017, KKP menyampaikan naskah RUU kepada Presiden RI Joko Widodo pada 2018. Setelah itu, pada 2019 naskah RUU dibahas dan ditelaah oleh Kementerian dan Lembaga K/L terkait. Lalu, pada 2020 ada sejumlah masukan dari K/L, seperti dari Kemhan RI terkait pengatruan kegiatan militer asing di Landas Kontinen, dan dari Kemlu RI tentang pengaturan pipa/kabel bawah laut. Pada 2020, RUU masuk dalam daftar jangka panjang Program Legislasi Nasional Prolegnas 2020-2024. Kemudian, pada 2021 RUU ditetapkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 sesuai Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR-RI/IV/2020-2021. Pemandangan dari udara deretan kontainer dan derek dengan kapal kontainer berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Juli 2017. Foto shutterstock Selain upaya di atas, Pemerintah Indonesia juga sedang fokus untuk menyusun Haluan Maritim untuk periode 2025-2045 dengan melibatkan perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin, penyusunan tersebut akan menjadi haluan untuk menyusun program kerja kemaritiman nasional hingga 2045 mendatang. Menurut dia, selama ini jika berbicara tentang kemaritiman, konotasi yang muncul di masyarakat adalah itu tentang perikanan. Padahal, kemaritiman tidak hanya melulu soal itu, ada juga tentang lingkungan dan kehutanan, pariwisata, investasi, perhubungan, dan energi sumber daya mineral ESDM. Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves Andrea Dipi Patria menyatakan bahwa Sekretariat Kemko Marves berperan sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pokja Haluan Maritim Nasional. Di dalamnya terdapat dua sub pokka, yaitu substansi dan jejaring yang bertugas menyiapkan materi Haluan maritim. “Saat ini kita perlu merangkum semua strategi pembangunan kemaritiman tersebut dalam penyusunan Haluan Pembangunan Kemaritiman, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan didukung oleh literasi kemaritiman yang kuat,” pungkas dia. Artikel yang diterbitkan oleh ABSTRAK Sebagai negara yang terletak pada cross-position, Indonesia menawarkan pendekatan strategi kemaritiman berupa doktrin Poros Maritim Dunia PMD. Dalam batasan tertentu PMD memperkenalkan konsep lebih lanjut tentang pendekatan strategi maritim yang pernah diusung RI sebelumnya. Untuk itu, penelitian eksplanatif ini mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep-konsep terkait dengan perubahan atau kesinambungan, yang berkenaan dengan strategi maritim RI dalam periode-periode pra PMD. Berdasarkan data-data di lapangan, penelitian ini menemukan sejumlah fakta bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi maritim sebelumnya. Selain itu, perbedaan pandangan terhadap posisi geografis RI dapat diartikan sebagai respons terhadap ancaman yang telah ada yang mana dalam kondisi ini mengalami pergeseran akibat dinamika politik internasional. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menemukan bahwa PMD dalam beberapa aspek merupakan nilai yang diwariskan secara kontinu dari era pemerintahan sebelumnya untuk secara lebih lanjut dilakukan penyesuaian terhadap kondisi kontemporer. Dengan demikian secara umum temuan-temuan tersebut menujukkan bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi kemaritiman sebelumnya. Kata-kata kunci Indonesia, poros maritim dunia, strategi maritim, perubahan, kesinambungan, keamanan, geoekonomi As a nation-state located in a cross-position, Indonesia proposes a maritime strategy approach in the form of the Global Maritime Fulcrum GMF. To some extent, GMF introduces an advanced concept from the previous maritime strategy. Therefore this explanative research will explore further about concepts related to change or continuity, related to the maritime strategy of Indonesia in the previous periods before GMF. Based on field data, this research found a number of facts that concludes GMF to some extent is a change from previous maritime strategy. Moreover, the debate of Indonesia's geographical position could be interpreted as a response against threats which already exists. Thus this condition experienced a shift due to the dynamics of international politics. This qualitative research also conducts that GMF is a value which inherited from previous administration to further adapt on contemporary situations. Thus in general these findings indicate that GMF is a change from the previous maritime strategy. Figures - uploaded by Probo Darono YaktiAuthor contentAll figure content in this area was uploaded by Probo Darono YaktiContent may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?Probo Darono Yakti & Joko SusantoDepartemen Hubungan Internasional, Universitas AirlanggaABSTRAKSebagai negara yang terletak pada cross-position, Indonesia menawarkan pendekatan strategi kemaritiman berupa doktrin Poros Maritim Dunia PMD. Dalam batasan tertentu PMD memperkenalkan konsep lebih lanjut tentang pendekatan strategi maritim yang pernah diusung RI sebelumnya. Untuk itu, penelitian eksplanatif ini mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep-konsep terkait dengan perubahan atau kesinambungan, yang berkenaan dengan strategi maritim RI dalam periode-periode pra PMD. Berdasarkan data-data di lapangan, penelitian ini menemukan sejumlah fakta bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi maritim sebelumnya. Selain itu, perbedaan pandangan terhadap posisi geogras RI dapat diartikan sebagai respons terhadap ancaman yang telah ada yang mana dalam kondisi ini mengalami pergeseran akibat dinamika politik internasional. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menemukan bahwa PMD dalam beberapa aspek merupakan nilai yang diwariskan secara kontinu dari era pemerintahan sebelumnya untuk secara lebih lanjut dilakukan penyesuaian terhadap kondisi kontemporer. Dengan demikian secara umum temuan-temuan tersebut menujukkan bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi kemaritiman kunci Indonesia, poros maritim dunia, strategi maritim, perubahan, kesinambungan, keamanan, geoekonomiAs a nation-state located in a cross-position, Indonesia proposes a maritime strategy approach in the form of the Global Maritime Fulcrum GMF. To some extent, GMF introduces an advanced concept from the previous maritime strategy. Therefore this explanative research will explore further about concepts related to change or continuity, related to the maritime strategy of Indonesia in the previous periods before GMF. Based on eld data, this research found a number of facts that concludes GMF to some extent is a change from previous maritime strategy. Moreover, the debate of Indonesia’s geographical position could be interpreted as a response against threats which already exists. Thus this condition experienced a shift due to the dynamics of international politics. This qualitative research also conducts that GMF is a value which inherited from previous administration to further adapt on contemporary situations. Thus in general these ndings indicate that GMF is a change from the previous maritime Indonesia, global maritime fulcrum, maritime strategy, change, continuity, security, geoeconomy108 Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 109Indonesia merupakan negara yang terletak di cross-position antara dua benua dan dua samudra. Sebagaimana diperkenalkan dalam Wawasan Nusantara yang diperkenalkan pada era Suharto, masyarakat secara umum memahaminya NKRI sebagai sebaran pulau saja yang disebut zamrud khatulistiwa’. Tanpa kemudian melihat laut yang terdapat di tengah-tengah antara satu pulau dengan pulau yang lain merupakan penghubung. Terlebih dalam posisi ini Indonesia dipandang sebagai arsipelago atau kepulauan, sehingga memiliki posisi yang berbeda di antara negara-negara dengan kriteria geogras berdasarkan perairan lainnya negara pantai, kontinental, dan landlocked Susanto dalam Susilo 2015, 7. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi maritim komprehensif yang luwes di hadapan paradoks perubahan zaman yang semakin dinamis dengan isu-isu kemaritiman yang terus berkembang setiap zamannya. Sebagaimana Dave Sloggett 2013, 37-8 dalam bukunya “The Anarchic Sea” mengatakan bahwa terdapat tujuh dimensi atau perspektif pada strategi maritim kontemporer state-to-state, perlindungan dagang, manajemen sumber daya laut, penyelundupan, terorisme, bencana alam, dan oseanogra. Alih-alih pakem strategi maritim Indonesia mirip dengan konsepsi yang diajukan Mahan dan Corbett yang menghendaki penguasaan total atas laut sekaligus mengontrol dalam bentuk command of the sea; Indonesia justru sedang lepas landas dari paradigma daratan dan mencari batu pijakan selanjutnya setelah Deklarasi Kepulauan 1957 oleh Perdana Menteri Juanda serta perjuangan di UNCLOS melalui diplomasi maritim yang dirintis Mochtar Kusumaatmaja dan Hasyim Variabel Strategi MaritimSebelumnya, terdapat enam variabel strategi maritim yang dapat digunakan untuk menelaah strategi kemaritiman yang digunakan Indonesia, antara lain 1 latar belakang situasi, menggambarkan konstelasi politik internasional pada saat strategi maritim diimplementasikan dalam kebijakan nasional, 2 citra diri nasional, yang mendeskripsikan persepsi negara dalam memandang dirinya sendiri melalui persepsi sejarah positif dan negatif, 3 peran negara, menunjukkan inisiatif negara dalam eksekusi kebijakan strategi maritim negaranya di tingkatan domestik maupun internasional secara holistis, 4 trajektori, yang hendak dituju sebuah negara dengan menerapkan strategi tersebut, 5 tonggak-tonggak, peristiwa-peristiwa penting yang menjadi fondasi negara dalam strategi maritim, dan 6 prioritas isu, kebijakan-kebijakan turunan dan isu-isu yang sedang dibahas pada negara tersebut. Enam poin ini dipilih berdasarkan aspek yang dapat digali dari pengalaman-pengalaman historis dan isu-isu yang sedang in pada jangka waktu tertentu 5 dan 6. Sedangkan empat yang lainnya meliputi latar belakang situasi, dengan melakukan elaborasi dimensi keamanan milik Dave Sloggett 2013, 37-8 dan lingkungan strategis. Citra diri nasional merupakan konsiderasi strategis bagaimana suatu strategi digunakan, peran negara berarti sejauh mana pengaruh negara terhadap strategi maritim, sedangkan trajektori diambil dari visi negara terhadap strategi kemaritiman. Sehingga pada batasan-batasan ini wilayah strategi maritim yang akan dikaji dapat dikatakan berubah atau sinambung sesuai dengan variabel konsep perubahan dan kesinambungan meliputi wacana mengenai suatu konsep, kemudian mengalami distingsi dari apa yang telah ada maupun hanya bergeser dengan tetap mengikuti koridor yang sama. Strategi dapat dikatakan mengalami perubahan apabila ada hal fundamental yang berganti sehingga menyentuh akar Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2110dan menampakkan distingsi dari strategi sebelumnya Cambridge Dictionary 2017. Sedangkan suatu strategi dapat dikatakan mengalami kesinambungan apabila tidak ada satu pun perubahan mayor menyangkut hal yang fundamental, namun hanya bagian perifer saja yang bersifat minor sehingga tetap berjalan di landasan yang sama Cambridge Dictionary 2017. Sehingga di akhir akan terlihat indikator-indikator yang diberikan oleh variabel strategi maritim mana saja yang dapat dipandang sebagai perubahan maupun kesinambungan, sehingga poin terbanyak antara keduanya yang dapat dijadikan sebuah pilihan simpulan setelah membandingkan antara era pra PMD dengan era Strategi Maritim IndonesiaSejarah kemaritiman Indonesia mebuktikan bahwa NKRI merupakan legasi dari negara-bangsa maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang hidup pada abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-14. Kesuksesan dari Sriwijaya dalam membagun hub-ports terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan Majapahit dengan lima armada kapal perang terkuat pada zamannya menjadi sebuah titik balik sejarah akan kejayaan Indonesia di masa lampau akan strategi kemaritiman yang kaya. Sekaligus menunjukkan bahwa khayalak masih belum mengeksplorasi 100% tentang wawasan kebahariannya Yunus dalam Susilo 2015, 67; Supriyanto 2016. Kedua hal ini yang menjadi citra diri nasional positif di era jauh sebelum PMD diluncurkan sebagai wacana publik yang mengundang perhatian. Sedangkan pengalaman kelam di era penjajahan Belanda dengan pembatasan masyarakat terhadap laut dengan salah satunya menganggap nelayan sebagai kasta terbawah dalam masyarakat Toer 2015. Dengan demikian trajektori strategi yang akan dicapai adalah mencapai negara bahari sebagaimana Sriwijaya dan Majapahit sebagai kekuatan regional terkemuka. Misalkan pada akhir era Orla, pengadaan KRI Irian menjadi salah satu senjata utama untuk mewujudkan trajektori tersebut Naval History via Flix Miller 2001. Sebagaimana di era Orba pada tahun 1980-an mengimpor persenjataan dari negara-negara blok barat yang tergabung NATO seperti Amerika Serikat AS dan Jerman Barat. Situasi internasional pada masa itu dapat dikatakan didominasi oleh persaingan antar negara dengan konstelasi Perang Dingin yang berkecamuk antara AS dan Uni Soviet. Sehingga bentrok secara sik menjadi sebuah hal yang tak 1 Salah satu meriam turret utama KRI Irian-201, kapal jenis cruiser yang berhasil didapatkan Sukarno dari Uni Soviet dengan harga yang cukup terjangkau. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 111Negara berperan cukup besar dalam strategi maritim, namun cenderung bersikap inward-looking melihat dari persepsi ancaman pada era pra PMD. Dibuktikan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi di dalam negeri seperti DI/TII, PRRI/Permesta, Kahar Muzakar, Andi Azis, Westerling, APRA, dan ancaman-ancaman dari luar untuk membentengi pengaruh ideologi asing. Ideologi yang dimaksud dalam batasan tertentu juga mengalami pergeseran dari Orba ke Orla, yakni menempatkan kekuatan nekolim seperti AS, Inggris, dan Belanda sebagai ancaman utama pada era Orla dan tak lama berubah menjadi Tiongkok dengan komunismenya. Belum lagi Pembangunan Lima Tahun yang dicanangkan Suharto juga membuat strategi maritim sebagai subordinasi dari strategi daratan pada sebuah administrasi junta militer yang dipimpinnya Booth 1992; Yunus dalam Susilo 2015, 69-71. Laut dianggap sebagai parit untuk membentengi ancaman-ancaman tersebut, militer menempatkan AL pada lapisan pertahanan terdepan pada doktrin CADEK dan Tri Ubaya Cakti dengan menempatkan kapal-kapal perang sebagai benteng’ pertama ancaman dari luar yang dimaksud Widjajanto 2005; Supriyanto 2016. Karena pada dasarnya di era pra PMD, ada kecenderungan isu-isu kemaritiman seperti yang disinggung Sloggett 2013 cenderung pada state-to-state. Contoh lain adalah menghadapi tiga peristiwa besar seperti 1 Dwikora, konfrontasi dengan Malaysia dan hendak menganeksasi Kalimantan Utara, 2 Trikora, konfrontasi dengan Belanda dan merebut Irian Barat meskipun diselesaikan dengan diplomasi, dan 3 Integrasi Timor Timur melalui Operasi hampir tujuh dekade Indonesia merdeka, terdapat beberapa tonggak-tonggak sejarah yang menandakan komitmen dalam menerapkan strategi maritim di era pra PMD. Beberapa di antaranya adalah 1 Konsep Indonesia tanah air tumpah darah, 2 Sejarah perang laut dan ambi, 3 Deklarasi Juanda, 4 UNCLOS, 5 Pembentukan DEL dan DMI, dan 6 Negara Kepulauan’ versi RPJPN SBY. Yang pertama mencakup bagaimana Indonesia meneguhkan posisinya sebagai negara yang baru saja merdeka. Selama masa pergerakan konsep tanah air’ diperkenalkan untuk menggambarkan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan dari manusia yang mana keduanya saling memiliki keterkaitan. Tanah dan air melambangkan kesuburan, dan sebaliknya secara lebih luas menganggap perairan yang ada di tengah kepulauan Indonesia merupakan pemersatu dari beragam suku, agama, ras, dan golongan Malaka 2007, 1; Anwar 1996, 10. Yang kedua adalah mtengenai sejarah panjang perang yang melibatkan TNI-AL di atas perairan Indonesia. Setidaknya ada lima perang laut yang tercatat sebagai tonggak sejarah strategi maritim yang dalam hal ini dipandang sebagai naval strategy Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, Pertempuran Laut Sibolga, Perlawanan Pasukan ALRI 0032, dan Operasi Anti-Blokade John Lie Santosa & Wanhar 2012, 81; 2015; Okezone News 2015a; Okezone News 2015b; Suwardi & Sukarno 2011, 20-3; 2014a. Kelima perang peristiwa pertempuran dan operasi blokade ini menginspirasi pembentukan AL yang jauh lebih superior. Puncaknya pada masa demokrasi terpimpin, ketika tampuk kepemimpinan dan kendali ABRI dipegang langsung oleh Presiden Sukarno. Batu pijak ini dilanjutkan untuk setidaknya era 80-an pada masa kepemimpinan ketiga adalah Deklarasi Kepulauan Indonesia oleh PM Juanda yang menjadi inisiator dari langkah Indonesia selanjutnya di dalam UNCLOS. Ada dua aspek utama yang diperjuangkan pada deklarasi Juanda perluasan laut teritorial yang semulanya 3 mil menjadi 12 mil dan menetapkan aturan perairan kepulauan yang membatasi pelayaran di luar izin yang dilakukan negara lain, sehingga luas wilayah Republik Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2112Indonesia 2,5 kali lipat lebih besar dari yang semula km² menjadi km² Disinfolahtal 2012; 2015. Pada masa ini muncul tokoh diplomat muda yang menjadi inspirator dari munculnya ide untuk menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di samping negara-negara lain yang memiliki ciri berbeda seperti bentuk kontinental dan negara pantai. Dialah Mochtar Kusumaatmaja, yang pada masa Suharto menjabat menjadi Menteri Luar Negeri yang mewakili Indonesia bersama dengan Hasyim Djalal pada tonggak keempat yakni perjuangan pada UNCLOS. Selama tiga kali pelaksanaan konvensi hukum laut internasional, ide Indonesia untuk mengukuhkan posisi sebagai negara arsipelago sempat mendapatkan banyak kecaman. Bahkan di antaranya berasal dari negara adidaya AS, yang mana selama masa Orba berlangsung menjadi sekutu Indonesia dalam kerangka quiet alignment Smith 2003, 2. Namun di akhir perjuangan diplomat-diplomat muda dengan didukung oleh negara yang merasa memiliki posisi sama dengan Indonesia seperti Filipina diterima sebagai salah satu poin penting dalam hukum laut internasional, yakni aturan tentang ZEE yang meregulasi 200 mil laut sebagai perairan yang merupakan hak berdaulat dari suatu negara sekaligus jalur laut arsipelago yang dimiliki Indonesia melalui ALKI I, II, dan III sebagai bagian dari SLOC DOALOS 1992, 52.Strategi maritim sempat mandek pada era Suharto. Alasannya adalah pemerintahan junta militer yang terpusat pada supremasi matra AD, yang diikuti dengan alur pembangunan nasional yang sentralistik terhadap daratan. Kendati di akhir kepemimpinannya Suharto mencoba memperkenalkan doktrin yang disebut sebagai Benua Maritim Indonesia BMI, namun nyatanya tidak ada program konkret yang dijalankan untuk melaksanakan kebijakan strategis di bidang kemaritiman. Meskipun kerap merangkul Hasyim Djalal sebagai tokoh penting Indonesia di bidang kemaritiman, pada akhirnya Djalal juga melontarkan otokritiknya pada pemerintah yang tidak segera membentuk Departemen Pengembangan Samudra. Selangkah di belakang India yang merupakan negara kontinental namun sudah lebih dahulu membentuk institusi tersebut untuk setidaknya mempermudah tangan pemerintah dalam mengelola kekayaan Lautan Hindia Djalal 1996. Kegagalan tersebut yang menjadi evaluasi pada era pemerintahan setelahnya untuk berbenah dalam menaikkan kembali signikansi isu maritim melalui kerangka Maritime Domain Awareness MDA. Langkah awalnya, pada masa reformasi di tangan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ditunjuklah Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Sebagai catatan kecil, Sarwono adalah adik dari Mochtar yang berjasa mengukuhkan posisi negara arsipelago Indonesia di tengah-tengah negara lainnya. Tidak lama setelah pelantikannya pada tanggal 26 Oktober 1999, tanggal 10 November 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut yang menjadi cikal bakal Kementerian Perikanan dan Kelautan. Tugas berat diemban oleh departemen ini mengingat urusan perikanan dan kelautan sempat dipegang sebagai salah satu direktorat jenderal di bawah kementerian perikanan pada masa Orba, utamanya dalam mengelola sumber daya laut dan berkenaan dengan oseanogra Khudori 2010; Susanto 2015, 32. Pembentukan ini juga mengingatkan kita pada Kementerian Kompartemen Maritim di akhir Orla yang membawahi Kementerian Perikanan dan Pengolahan Laut Kemaritiman 2016.Prioritas-prioritas isu kemaritiman meliputi isu-isu yang menyangkut kepentingan internal perairan Indonesia sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Misalnya menyatukan Indonesia dalam kerangka negara-bangsa dan menghadapi klaim dunia internasional atas perairan kepulauan Indonesia. Untuk itu pada periode ini dilaksanakan setidaknnya tiga kali modernisasi pada AL, mencetuskan Doktrin Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 113Hankam pada tahun 1991 serta menggarisbawahi isu-isu strategis perbatasan dan Asas Cabotage. Secara lebih lanjut modernisasi berlangsung pada periode Orla dengan mengadakan alutsista dari Uni Soviet akibat kedekatan Indonesia dengan blok Timur pada masa itu. Pembelian paling diingat adalah kapal penjelajah KRI-Irian 201 berserta dengan kapal perusak dan fregat-fregatnya yang menjadikan Indonesia sebagai pemilik AL terkuat kedua di Asia pada media 1960an RBTH Indonesia 2015; TNI Angkatan Laut 2015. Modernisasi kedua dilaksanakan pada tahun 1980an dengan melakukan impor alutsista dari blok Barat dan NATO atas pertimbangan kedekatan Indonesia dengan blok Barat yang menempatkan RI sebagai benteng dari pengaruh komunisme di Asia Tenggara sekaligus memegang peran pemimpin regional ASEAN’. Misalnya fregat kelas Ahmad Yani dan kapal selam U-209/1300 buatan Jerman Barat Marsetio 2014, 23-4. Modernisasi ketiga adalah periode Kekuatan Pokok Minimum Minimum Essential Force MEF yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 meliputi tiga tahap sejak tahun 2004. Ketentuan pokok yang akan dicapai adalah pengadaan alutsista 151 KRI, 43 pesawat udara, dan 333 kendaraan tempur yang sudah memiliki teknologi mutakhir. Termasuk di dalamnya memprioritaskan pengadaan dari industri strategi dalam negeri mencakup dari PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia Marsetio 2013, 6.Gambar Pulau Sipadan yang dipersengketakan Indonesia dengan MalaysiaSelain itu strategi maritim pada era pra PMD menyoroti isu-isu perbatasan laut dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Sipadan dan Ligitan menjadi contoh isu kemaritiman yang tidak direncanakan secara matang. Dengan terburu-buru membawanya ke meja Mahkamah Internasional, membawa hasil yang tidak maksimal bagi Indonesia yakni jatuh di tangan Malaysia dengan alasan pemanfaatan efektif yang dilakukan oleh sang negeri jiran Djalal 2013, 10. Seakan tidak belajar dari pengalaman, Pulau Semakau, Pulau Berhala dan Pulau Sebatik akhirnya menjadi sengketa-sengketa setelah Pulau Sipadan-Ligitan Arsana 2013, 26, 33-4. Menggunakan alasan damai, Suharto menganggap penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dapat menjadi jalan terbaik karena skema damai selalu diutamakan berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation yang ditandatangani negara-negara ASEAN pada tahun 1976, kendati kemudian mematikan langkah Indonesia sendiri Djalal 2013, 12. Selain itu di era SBY, kehadiran asas cabotage di satu sisi membawa sinyal positif bagi kemajuan pelayaran Indonesia pada strategi kemaritiman pada umumnya. Melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, kemudian diundangkan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penerapan asas cabotage ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara serta memberikan kesempatan berusaha bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan Republik Indonesia 2008. Kebijakan ini berhasil menambah sejumlah Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. kapal berbendera Indonesia atau melipatgandakan jumlah kapal nasional, dengan kapasitas angkut yang naik hingga tiga kali lipat. Di tahun 2014, jumlah ini tercatat meningkat menjadi 14 ribu unit kapal berbendera Indonesia 2015.Poros Maritim DuniaBerbeda dengan strategi maritim yang digunakan pada era pra PMD, Indonesia pada batasan tertentu mengalami peralihan dalam menggunakan kemaritiman sebagai fundamental konsep pembangunan. Diperkenalkan pada saat kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2014, PMD merupakan salah satu senjata’ andalan yang digunakan oleh pasangan Joko Widodo Jokowi dan Jusuf Kalla JK. Mulanya ide mengenai PMD diutarakan oleh dua akademisi di balik tim pemenangan Jokowi-JK pada 2014 lalu. Adalah Rizal Sukma, direktur CSIS dan pengamat pertahanan Andi Widjajanto yang memperkenalkan gagasan kemaritiman sebagai distingsi yang tidak ditawarkan oleh pasangan calon paslon nomor satu. Sudah barang tentu visi dan doktrin ini masuk pada salah satu program utama pada Nawacita Sukma 2014. Gagasan ini setelah menjadi perbincangan publik ditingkatkan legitimasinya melalui pidato pemenangan Jokowi di atas perahu pinisi “Buana Setia”, Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta. Menurut para ahli hubungan internasional dan kemaritiman “kebangkitan Indonesia sebagai negara kepulauan,” “harapan baru untuk kebangkitan maritim nasional,” dan “panggilan untuk Persatuan Indonesia” adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari PMD Laksmana 2014; Antara News 2014; Tempo 2014. Namun perlu diingat bahwa kemunculan PMD, baik sebagai doktrin maupun visi bukan sesuatu yang benar-benar baru. Jika diamati bahwa sebelumnya Tiongkok telah lebih dahulu memperkenalkan konsep Jalur Sutra Maritim melalui pidato Xi Jinping di Sidang Paripurna DPR-RI pada tahun 2013 Jinping 2013. Bukan sebuah kebetulan apabila penulis mengatakan PMD menjadi respons atas latar belakang situasi internasional yang menunjukkan signikansi percaturan geoekonomi melalui raising-nya Tiongkok dengan mengajak mitra-mitra kerja samanya di ASEAN untuk bergabung pada megaproyek yang diusungnya hanya dianggap manuver politik semata, cita-cita pemerintahan Jokowi ini justru dijelaskan lebih lanjut pada KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Menurutnya PMD terdiri atas lima pilar meliputi 1 budaya maritim, 2 ekonomi maritim, 3 konektivitas maritim, 4 diplomasi maritim, dan 5 keamanan maritim RMOL 2015. Dari kelima pilar tersebut, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyinergikan doktrin PMD di antara negara-negara Asia Timur termasuk dengan JSM yang digagas Tiongkok. Beberapa media menyatakan pernyataan yang dilontarkan Jokowi pada KTT Asia Timur ini disebut sebagai Doktrin Jokowi TribunNews 2014. Sehingga selanjutnya di level akademisi terjadi perbedaan pandangan terkait pemaknaan PMD. Ada yang memahami poros’ sebagai axis sebagaimana yang dilakukan Indonesia dalam mendekatkan diri dengan Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, dan Kamboja; ada pula yang memaknai sebagai fulcrum yakni kecenderungan kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadi poros penyeimbang antara kedua samudra yang didiami oleh kekuatan-kekuatan regional dengan bertransformasi menjadi kekuatan menengah; atau dipahami sebagai nexus dengan menyoroti alur pelayaran SLOC dan ALKI yang menjadi prioritas utama Indonesia untuk mengamankan dan mengontrol Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 115ketat perairan yang telah dibuka sebagai gerbang ekonomi Indonesia Sulaiman 2017. Ada pula yang memaknai PMD sebagai global hotspot atau pivot meskipun jumlahnya tidak terlalu signikan dibandingkan perbincangan mengenai axis, fulcrum, dan nexus Netherland Maritiem Land 2015. Dari kelima pilar yang telah ada, Jokowi memprioritaskan program Tol Laut untuk menguatkan konektivitas serta kebijakan penenggelaman kapal untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum laut internasional yang berlaku serta mengejar kerugian negara dari pencurian ikan yang kerap dilakukan kapal nelayan asing sebesar Rp304 triliun 2014b. Misalnya penenggelaman kapal modern pencuri ikan yang telah diburu oleh beberapa negara di dunia, MV Viking di pantai Pangandaran BBC Indonesia 2016a. Gambar 4 Pidato Kemenangan Jokowi-JK di atas sebuah kapal pinisi “Hati Buana Setia”, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, 22 Juli latar belakang diikuti pula dengan peran negara yang semakin aktif dalam mengeksekusi strategi kemaritiman. Mengingat PMD berarti membuka laut selebar-lebarnya untuk meningkatkan keunggulan ekonomi dan menandingi Tiongkok yang menegaskan upayanya untuk merangkul Indonesia. Untuk itu pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bertugas melakukan koordinasi pada isu-isu prioritas strategis seperti pengelolaan sumber daya migas hingga mineral, pengembangan destinasi pariwisata, penyelenggaraan program tol laut, dan juga regulasi perikanan yang di dalamnya menegaskan untuk kembali menegakkan peraturan hukum laut internasional 2014. Kementerian ini mengkoordinasi kerja dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2015. Tentu kehadiran kementerian ini mengingatkan lagi pada akhir masa demokrasi terpimpin yakni kementerian kompartemen maritim. Persepsi ancaman juga dapat dikatakan mengalami pergeseran dari yang semulanya merupakan geopolitik Perang Dingin yang diiringi dengan bumbu konfrontasi, kemudian bergeser menjadi geoekonomi. Sehingga dalam batasan ini peran pemerintah menjadi lebih outward-looking dalam menjalankan strategi kemaritiman untuk mewujudkan visi PMD. Visi Indonesia juga mengalami pergeseran yang semulanya mematok diri dengan klaim bahwa sebagai pemimpin ASEAN, RI menjadi garda terdepan diplomasi di Asia Tenggara sekaligus menempati posisi istimewa dalam forum regional tersebut. Justru di era ini RI memformulasikan suatu kebijakan luar negeri epan diplomasi di Asia Tenggara sekaligus menempati Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2116posisi istimewa dalam forum regional tersebut. Justru di era ini RI memformulasikan suatu kebijakan luar negeri yang outward-looking pula dengan memperkenalkan konsep middle-power atau kekuatan menengah terkemuka di Indo-Pasik Kurlantzick 2014. Dengan demikian Indonesia sedang berusaha menempatkan diri sebagai penyeimbang dan hub di antara kekuatan-kekuatan besar lain di Samudra Hindia dan Pasik seperti RRT, India, dan AS. Misalnya ditunjukkan dengan intensitas keaktifan pada forum kerja sama maritim seperti Indian Ocean Rim Association IORA dan yang baru saja terbentuk diinisiasi Tiongkok, Belt and Road mengalami perbedaan latar belakang, citra diri nasional relatif tidak ada yang berubah. Misalnya, tetap menggunakan legasi kejayaan maritim Sriwijaya dan Majapahit untuk menunjukkan khazanah budaya bangsa bahari terhadap khalayak luas. Misalnya dibuktikan dengan pernyataan Jokowi pada saat diwawancarai, ia mengatakan bahwa PMD harus diyakini mengingat Sriwijaya dan Majapahit yang pernah menguasai lautan pada zamannya Pikiran Rakyat 2015; DetikNews 2015. Selain itu kutipan-kutipan Presiden Sukarno juga diklaim memberikan inspirasi pada era pemerintahannya untuk kembali mewujudkan visi lama yang tenggelam pada masa Orba 2009. Persepsi sejarah positif tersebut juga diwarnai persepsi sejarah negatif dalam citra diri nasional Indonesia yang mana di era pemerintahan dahulu dinilai kurang berhasil dalam melakukan eksekusi strategi maritim, hal ini juga ditandai oleh pidato Jokowi pada pelantikannya 20 Oktober 2014. Menurutnya, Indonesia sudah lama memunggungi laut dan samudra DetikNews 2014. Kutipan dalam pidato ini dapat diartikan bahwa dalam medio hampir setengah abad, strategi kemaritiman seolah dilupakan dengan menempatkannya pada subordinasi daratan. Pandangan negara terhadap posisinya juga mengalami pergeseran cukup signikan. Ditandai dengan komitmen pemerintah untuk membangun hubports terlebih memahami posisi chokepoint Indonesia di antara dua samudra dan dua benua untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dala meningkatkan kapabilitas ekonomi. Salah satunya dengan membangung sarana prasarana untuk memperlancar alur rute pelayaran yang telah ada dengan meningkatkan frekuensi dan juga membangun serta memaksimalkan infrastruktur yang ada. Hub maritim ini ditegaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2015-2019 dan dioperasionalisasikan melalui program Tol Laut Republik Indonesia 2014.Gambar 3 Salah satu kapal yang ditenggelamkan oleh Satgas 115 Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 117Strategi maritim pada era PMD meliputi tonggak-tonggak sejarah yang mencakup 1 Penunjukan Menteri Susi dan Pembentukan Satgas 115, 2 Insiden Natuna, 3 Pendekatan Indonesia-Sentris, dan 4 Tol pertama adalah penunjukan Menteri Susi Pudjiastuti sebagai pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penunjukan ini sempat menjadi perbincangan publik mengingat latar belakang pribadi Susi seperti pendidikan yang hanya seorang lulusan SMP, maupun pengalamannya dalam mendirikan usaha aviasi dengan mendirikan Susi Air 2014. Tak mengambil waktu lama setelah penunjukannya, Susi tampil percaya diri dengan mengedepankan program pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated IUU Fishing yang sarat kontroversi. Kendati sudah diatur dalam UU No. 45 tahun 2009, namun implementasi hukum dari undang-undang yang telah ada belum dilaksanakan secara tegas Antara News 2017. Untuk itu pilihan akhir yang harus ditempuh adalah dengan cara menenggelamkan kapal setelah lebih dahulu menyita barang bukti berupa kapal dan hasil tangkapannya serta mengevakuasi awak-awak kapal di atasnya. Per 22 Februari 2016, tercatat ada 151 kapal berbendera asing yang ditenggelamkan sejak Oktober 2014 2016. Atas pencapaian ini beberapa media mencatatnya sebagai menteri berprestasi selama tiga tahun belakangan. Penguatan kebijakan kelautan dan perikanan juga didukung dengan pembentukan Satuan Tugas Satgas 115 melalui Peraturan Presiden 115 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing Republik Indonesia 2015. Di dalamnya merupakan kerja sama multiinstansi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian Republik Indonesia Polri, Badan Keamanan Laut Bakamla, dan Kejaksaan Agung RI. Kebijakan multidoor ini dapat meningkatkan lagi kesadaran nasional akan pengelolaan sumber daya laut sebagaimana per 1 April 2017 ada 317 kapal yang berhasil ditenggelamkan Satgas 115 yang dikomandani oleh Susi kedua adalah Insiden Natuna yang memaksa Indonesia harus bersikap tegas di atas konik Laut Tiongkok Selatan LTS. Insiden Natuna berawal dari peristiwa pengejaran kapal nelayan Tiongkok yang hendak mencuri ikan di perairan Natuna. Setelah tertangkap, kapal nelayan tersebut diderek dan justru ditarik oleh kapal penjaga pantai Tiongkok. Dalam kondisi terjepit Indonesia akhirnya melepaskan tali kapal pencuri ikan tadi. RRT mengeluarkan nota diplomatik dengan memrotes keputusan Indonesia untuk menangkap kapal nelayan RRT yang tidak dalam posisi salah dengan mencari ikan di traditional shing rights sesuai sembilan garis putus yang telah ditentukan Tiongkok sejak tahun 1949 BBC Indonesia 2016b, 2016c. Peristiwa ini sontak mengejutkan pihak Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 23 Juni 2016 Presiden Jokowi memutuskan untuk mengadakan rapat terbatas kabinet di atas KRI Imam Bonjol yang dianggap media sebagai sinyal keras untuk menyindir keberadaan Tiongkok di LTS yang mencampuri urusan perairan ZEE Indonesia Soeriaatmadja 2016. Belakangan Tiongkok mengklaim memiliki tumpang tindih wilayah laut antara Indonesia dengan RRT pada perairan Natuna yang mana isunya sudah tereskalasi sejak 2008. Atas peristiwa ini Indonesia memutuskan untuk memperkuat Natuna dengan membangun pangkalan udara dan laut di Ranai selayaknya Pearl Harbor sekaligus menempatkan masing-masing satu batalion Marinir dan zeni tempur AD dan menegaskan bahwa perairan tempat Tiongkok memiliki overlapping diklaim sebagai Laut Natuna Utara 2015. Untuk itu kemudian diperkenalkan tonggak ketiga yakni konsep pembangunan Indonesia sentris, yakni memandang bahwa pulau-pulau dan daerah yang terletak pada posisi ujung Indonesia bukan lagi sebagai pulau atau daerah terluar. Namun sebagai daerah/pulau terdepan. Persepsi ini memandang daerah terdepan sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia yang Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2118menghadap langsung pada negara lain, meninggalkan stigma lama yang memusatkan perekonomian di Jawa saja tanpa memperhatikan potensi pertumbuhan yang dimiliki pulau-pulau itu diperlukan konsep pendukung untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris. Salah satunya adalah menggunakan kebijakan Tol Laut. Tol Laut pada awal kemunculannya dipahami oleh khalayak sebagai jalan tol yang berdiri atau melayang di atas laut. Namun yang dimaksud dengan Tol’ adalah jalur bebas hambatan, artinya jalur distribusi logistik yang lancar merupakan salah satu target utama yang akan dicapai melalui program ini dengan harapan bahwa kelancaran logistik menjadi jalan untuk menekan biaya logistik yang terus meningkat sebesar 15 persen setiap terjadinya transaksi sebagaimana negara lain berhasil menekan angka tersebut pada level 7 persen Piesse 2015, 5. Selain itu pemerintah pada saat ini juga sedang dalam proses untuk terus memangkas dwelling time atau waktu tunggu barang di pelabuhan yang mencapai satu minggu. Pada akhirnya proses perizinan yang ada di pelabuhan dapat dipangkas hingga 3 hari. Sebagai perbandingannya Singapura hanya menghabiskan waktu 1,5 hari untuk dwelling time pada pelabuhan-pelabuhan besarnya. Hal ini dalam batasan tertentu dapat menjadi penghambat seperti contoh konkretnya biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang tiga kali lipat lebih mahal daripada biaya pengiriman Jakarta ke Singapura Sandee Untuk itu beragam persiapan dilakukan termasuk pembangunan infrastruktur berupa peningkatan kapasitas sekaligus pembangunan 24 pelabuhan yang terdiri atas 19 pelabuhan perairan sedang dan 5 pelabuhan perairan dalam, dilengkapi dengan pengadaan 500 kapal melalui impor dari RRT untuk menghubungkan pulau-pulau besar dengan pulau-pulau kecil The Jakarta Post 2014; 2017; 2016.Dari tonggak-tonggak atas terdapat beberapa prioritas isu kemaritiman yang ditangani oleh pihak pemerintah dalam strategi maritim. Yang pertama adalah koordinasi kebijakan kemaritiman dengan AD. Sebagaimana pengalaman sejarah menunjukkan bahwa AD dalam batasan tertentu memiliki pengalaman kemiliteran yang cukup kuat untuk memegang tampuk kekuasaan negara, maka pembagian jatah kursi sebagai bentuk dari bargaining di dalam perpolitikan dalam negeri harus tetap diperhatikan Calistro 2015. Kendati AL diproyeksikan untuk diserahi tugas-tugas berat untuk melihat aspek pertahanan dalam PMD, para perwira dan purnawirawan AD tetap menjadi prioritas Jokowi untuk mengisi pos-pos strategis pada kabinetnya atau jika dalam perhitungan Calistro 2015 Jokowi akan menghadapi AD yang kurang kooperatif dan merasa termarjinalkan. Sehingga dalam aspek ini, keseimbangan dicapai misalnya dengan menempatkan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan diserahi Kemenko Maritim, dan Menteri Pertahanan yang dijabat Ryamizard Ryacudu. Selain itu pada era PMD, modernisasi AL ke-IV dilakukan dengan menempatkan doktrin World Class Navy yang digagas oleh mantan Kepala Staf AL Marsetio sebagai bentuk lebih lanjut dari MEF yang sudah ada. Untuk itu proyeksi 2024 dengan merealisasikan pengadaan 247 buah kapal perang akan terbantu dengan adanya kenaikan anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari GDP. Selain itu pemerintah juga menarik investasi luar negeri untuk pengembangan infrastruktur maritim serta industri pertahanan Purnamasari 2014; 2015; Republik Indonesia 2014. Selain berkomitmen untuk fokus pada matra AL sebagai penopang utama strategi kemaritiman, pemerintah juga melakukan pengadaan basis pangkalan TNI di Natuna sebagai titik sentral di garis terdepan Indonesia sebagai tanda kehadiran konkret negara di perbatasan sekaligus memperhatikan aspek pertahanan dari ancaman luarnya. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 119Prioritas isu yang terakhir berkenaan dengan regionalisme maritim. Dengan mengambil posisi Ketua di IORA dari Australia pada tahun 2015, Indonesia yang menjabat selama dua tahun hingga 2017 dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjajaki kerja sama maritim yang lebih komprehensif sebagai wujud komitmennya untuk menjadi negara mengenah terkemuka yang menjadi kekuatan penyeimbang antara dua samudra Hindia dan Pasik. Meskipun telah menjadi anggota regionalisme tersebut sejak 1997 tepatnya pada saat keanggotaan diterima oleh Indonesia, namun baru akhir-akhir ini Indonesia merasakan manfaat IORA. Selama dua tahun berselang, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT IORA yang pertama di Jakarta bulan April 2017 IORA Concord kemudian disepakati dengan inti bahwa isu lintas sektoral dan penguatan institusi harus dilanjutkan Kemlu RI 2015. Selain itu dengan mengikuti BRF yang diinisiatori oleh Tiongkok, Indonesia secara tidak tertulis maupun tidak akan mendapatkan posisi strategis, mengingat PMD sudah diproyeksikan untuk mendapat tempat dalam proyek JSM. Untuk itu Indonesia ditawarkan beragam opsi pinjaman oleh Asian Infastructure Investment Bank dan Silk Road Fund. Indonesia mendapatkan 10 persen atau US$ 5 miliar dari keseluruhan proyek. Sedangkan pemerintah baru dapat mencapai US$ 680 juta saja yang baru terealisasi di sektor eksplorasi sumber daya alam Quirk & Bradford; Wicaksana 2016.Simpulan Perubahan atau Kontinuitas?No. Variabel Pra PMD PMD Perubahan/keinambungan1. Latar Belakang Situasi Ancaman Geopolitik Perang Dingin AS, Rusia, RRT dan menghalau kembalinya Belanda dan tentara Geoekonomi Kawasan RRT, dan inisiatif pemerintah untuk membangun kembali MDAPerubahan2. Citra Diri Nasional Menggunakan legasi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai persepsi sejarah positif, dan menjadikan masa penjajahan Belanda sebagai persepsi sejarah legasi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai persepsi sejarah positif, dan menjadikan pengalaman era sebelumnya, memunggungi laut’ sebagai persepsi Peran Negara dalam Strategi MaritimInward-looking. Negara menyiapkan strategi maritim untuk mengatasi ancaman-ancaman dari dalam Negara berperan aktif untuk mencegah kemungkinan ancaman geoekonomi negara Trajektori Strategi Maritim Menjadi kekuatan regional yang memiliki angkatan laut dominan pada kawasan Asia kekuatan penengah sekaligus sebagai penyeimbang di kawasan Asia-Pasi Tonggak Strategi Maritim Peristiwa fundamental seperti perang-perang laut, konfrontasi dengan negara lain, dan pengukuhan distingsi posisi sebagai archipelagic statePeristiwa up-to-date seperti persoalan IUU Fishing, perbatasan, logistik dan pemerataan, ketimpangan ekonomi serta regionalisme maritimPerubahan Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 21206. Prioritas Strategi Maritim Prioritas pada isu-isu menyangkut idealisme negara dalam menghadapi sengketa di atas laut antara diplomasi atau perangPrioritas pada isu-isu yang lebih pragmatis menyangkut perekonomian dan hubungan untung rugi di atas lautPerubahanTabel Analisis Perubahan atau Kesinambungan dalam Strategi Maritim Indonesia Sumber Analisis penulis.Penulis mengukur strategi maritim dari pilihan perubahan atau kesinambungan dengan menelaah tiap variabel sebagaimana telah dijelaskan di awal. Dari segi latar belakang situasi terjadi perubahan yang signikan ketika melihat konteks persaingan perang dingin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan persaingan pada era globalisasi yakni berlomba-lombanya negara-negara di kawasan Asia untuk menempati posisi puncak dalam konstelasi politik internasional dalam hal ekonomi. Persaingan geoekonomi inilah yang menjadi kunci penulis dapat mengatakan terjadi perubahan. Setelah itu ditinjau dari citra diri nasional, pemerintah memiliki pandangan yang sama terhadap sejarah nasional. Dipahami sebagai positif ketika melihat legasi dari kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman Nusantara, dan menempatkan pengalaman kelam masa lampau sebagai persepsi negatif terhadap sejarah yakni penjajahan Belanda kemudian pengalaman dari era-era pemerintahan sebelumnya dalam menempatkan strategi maritim. Sehingga dalam batasan ini dapat dikatakan bahwa terjadi kesinambungan antara kedua citra diri nasional. Sedangkan peran negara dalam strategi maritim, di era pra PMD terjadi perubahan yang mendasar dalam menggunakan strategi maritim sebagai naval strategy yakni diterapkan dalam praktik-praktik di bidang pertahanan untuk menghalau ancaman dari luar serta mengatasi ancaman dari dalam negeri. Sebaliknya, strategi maritim digunakan pada era PMD untuk menanggulangi hegemoni ekonomi RRT dan ancaman geoekonomi lainnya. Sehingga dalam batasan ini dapat dikatakan terjadi trajektori strategi maritim, pemerintah mematok visi sebagai ekuatan regional. Hal ini terbukti pada era Sukarno dengan memperkuat armada Alnya menjadi kekuatan terbesar nomor dua di Asia sehingga disegani di kawasan Asia Tenggara. Setelah itu konteks kekuatan regional semakin terlegitimasi dengan dijadikannya Indonesia sebagai pemimpin’ daripada ASEAN dalam istilah Perang Dingin untuk menanggulangi kekuatan komunisme masuk di kasawan Asia Tenggara. Peran ini terus dimainkan hingga akhir tahun 90-an. Di era PMD, terjadi kontinuitas visi menjadi kekuatan menengah untuk mengejar cakupan yang jauh lebih luas. Untuk trajektori strategi maritim dapat dikatakan terjadi kesinambungan. Dalam tonggak dan prioritas strategi maritim terjadi perubahan mengingat isu-isu yang muncul pada strategi maritim adalah yang berbentuk lebih praktis, hal ini dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih responsif pada isu-isu yang berkaitan dengan IUU Fishing dan regionalisme maritim. Berbeda dengan era pra PMD yang mana ancaman dari luar negeri memaksa negara untuk melakukan perang dan konfrontasi dengan pihak musuh. Karena pada dasarnya perbedaan latar belakang menjadi titik akhir penentuan. Sehingga di akhir penulis dapat menyimpulkan bahwa dari enam variabel yang disediakan, pada umumnya terjadi perubahan strategi maritim dari era pra PMD ke era PMD mengingat Indonesia memiliki pilihan strategis untuk merespons perubahan yang terjadi dalam latar belakang situasi yang berbeda. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 121Dalam kaitan ini, penulis memandang bahwa perubahan strategi maritim yang telah terjadi dapat disikapi oleh Indonesia dengan membuat suatu cetak biru yang dapat bermanfaat untuk mengoperasikan strategi maritim PMD dalam kerangka yang lebih praktis. Selain itu perlu ada dukungan yang tegas dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan khazanah sejarah kebaharian Indonesia yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pilar pertama PMD yakni budaya maritim. Mengingat sejauh ini upaya yang sedang dilakukan pemerintah hanya terlihat dalam wujud sik saja, tanpa memperhatikan fundamental yang harus terbangun dari kesadaran masyarakat mengenai MDA sebagai salah satu alat untuk membumikan lagi strategi A. ed., 1992. The Oil Boom and After Indonesian Economic Policy and Performance in the Suharto Era. Singapore, Oxford University Dino Patti, 1996. The Geopolitics of Indonesia’s Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSIS.Malaka, Tan, 2007. Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek Indonesia. Jakarta, Yayasan 2014. Sea Power Indonesia. Jakarta, Universitas David, 2001. The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present. Wisconsin, Motorbooks Iwan & Wenri Wanhar, 2014. Pasukan-M Menang Tak Dibilang Gugur Tak Dikenang. Dave, 2013. The Anarchic Sea. London, C. Hurst & I. Basis ed., Kemaritiman Indonesia Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia. Surabaya CSGS, Pramoedya Ananta, 2015. Gadis Pantai. Jakarta, Lentera Report dan Jurnal IlmiahAnwar, Dewi Fortuna, 1996. “Indonesia’s Strategic Culture Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, and Hankamrata”, Australia-Asia Papers, no. 75, Queensland Centre for Study of Australia-Asia Relations Grith University, May 1996, h. Hasjim, 2013. “Dispute Between Indonesia and Malaysia On The Sovereignty Over Sipadan and Ligitan Islands”, Jurnal Opinio Juris, Vol. 12, Januari-April 2013.Marsetio, 2013. “Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI Kajian Historis-Strategis”, Jurnal Sejarah, Citra Lekha, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013.Netherland Maritiem Land, 2015. Indonesia Maritime Hotspot Final Report. Maritime by Mervyn, “The Indonesian Maritime Doctrine Realising the Potential of the Ocean”, Strategic Analysis Paper, Future Directions & Independent Strategic Analysis of Australia’s Global Interests, 22 Januari Sean & John Bradford, “The Global Maritime Fulcrum A New Opportunity to Engage Indonesia”, Issues & Insights, Vol. 15, No. 9, Pacic Forum CSIS, Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2122Oktober 2015.Widjajanto, Andi, 2005. Evolusi Doktrin Pertahanan Antholy L., 2003. “From Latent Threat to Possible Partner Indonesia’s China Debate”, Special Assessment, Asia’s China Debate Asia-Pacic Center for Security Studies Desember 2003, h. Koran dan MajalahKhudori, 2010. “Gus Dur dan Amnesia Kelautan”, Kolom, Jakarta Tempo Interaktif, 9 Januari Gatot & Nono Sukarno, 2011. “Pasukan ALRI Melawan Pendaratan Belanda di Banyuwangi”, Veteran, Vol I, No. 6, Desember 2011, Jakarta LVRI, h. Yohanes, “Global Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?”, The Jakarta Post, 4 April News, “Jokowi-JK brings new hope for maritime awakening academician”, 20 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017___________, ““Satgas 115” lakukan terobosan penegakan hukum”, Hukum, 17 Januari 2017. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Arsana, I Made Andi, 2013. “Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?”, The Jakarta Post, 30 Januari 2013 [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.BBC Indonesia, 2016. “Kapal modern pencuri ikan, Viking, ditenggelamkan”, Berita Indonesia, 14 Maret 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._______________. “Cina protes penangkapan delapan ABK di perairan Natuna”, Dunia, 31 Mei 2016. [Online]. dalam diakses 3 Juli 2017._______________. “Cina protes penembakan kapal nelayan, TNI AL “Kami tidak brutal””, 20 Juni 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2015. “Mendagri Banyak yang Lupa Deklarasi Juanda”, Nasional, 14 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2014. “Sejak 2014, 151 Kapal Penangkap Ikan Secara Ilegal Ditenggelamkan”, Agribisnis, 22 Februari 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Calistro, Michael R., 2015. “PacNet 66A - Indonesia’s maritime strategy Jokowi’s gamble”, CSIS. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Cambridge Dictionary, 2017. “Meaning of “change” in the English Dictionary”. [Daring]. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 123dalam Diakses pada 3 Juli 2017.___________________. “Meaning of “continuity” in the English Dictionary”. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Detiknews, 2015. “Jokowi Sejak Zaman Sriwijaya dan Majapahit, Bangsa Ini Maju Karena Laut”, Berita, 11 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Disinfolahtal, 2012. “Apa Itu….? Deklarasi Djuanda”, Penpas, 21 November 2012. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Jinping, Xi, “Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament”, Regulations, ASEAN-China Centre, 2 Oktober 2013. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kemenko Kemaritiman, 2016. “Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, 28 Juli 2016”, Siaran Pers, 30 Juli 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemlu RI, 2015. “Indian Ocean Rim Association”, Kerjasama Regional. [Daring]. diakses 3 Juli 2017. 2014. “Jokowi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!”, Nasional, 18 November 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._________, 2015. “KSAU Lanud Pulau Natuna Dicita-citakan Jadi Pearl Harbor Indonesia”, Nasional, 20 November 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kurlantzick, Joshua, “Jokowi’s Maritime Doctrine and What It Means”, ASEAN Beat, The Diplomat, 29 November 2014. [Daring]. diakses 3 Juli 2017. Laksmana, Evan A., 2014. “Indonesia’s New President Can Deepen Cooperation with Europe and the United States”, German Marshall Fund Blog, 15 Agustus 2014. [Daring]. dalam Diakses 3 Juli 2017. 2016. “Mandek 4 Tahun, Jalur Kapal RoRo Bitung-Davao Siap Beroperasi”, Ekonomi, 8 November 2016. [Daring]. dalam [diakses 3 Juli 2017]. 2014. “John Lie, kapten kapal heroik penembus blokade Belanda”, Peristiwa, 30 Januari 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._____________. “Ratusan nelayan mereka ditangkap patroli RI, Malaysia panik”, Dunia, 21 November 2014. [Daring]. dalam Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2124ratusan-nelayan-mereka-dit diakses 3 Juli 2017. _________, 2015. “Kisah heroik Letnan Samadikun dan tenggelamnya KRI Gajah Mada”, Peristiwa, 25 Juli 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2015. “Menperin Pacu Industri Galangan Kapal Perkuat Poros Maritim”, Mikro, 26 September 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Naval History via Flix, “RUS Ordzhonikidze.” [Daring]. dalam http//navalhistory. diakses 3 Juli 2017.Okezone News, 2015. “ALRI “Gunung” Turun Tangan Perkuat Perlawanan Ngurah Rai”, Nasional, 13 April 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.__________, 2015. “Cederai Perjanjian Linggarjati, Belanda Provokasi Pertempuran Sibolga”, Nusantara, 9 Mei 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. Pikiran Rakyat, 2015. “Kejayaan Ada di Laut Seperti Sriwijaya dan Majapahit”, Ekonomi, 11 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Purnamasari, Deti, 2o14. “Jokowi Asks for Japan’s Help on Infrastructure Projects”, The Jakarta Globe, 12 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. “Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi Ke Jepang dan Cina Menurut Media Asing”, 25 Mei 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.RBTH Indonesia, 2015. “KRI Irian 201, Simbol Persahabatan Soviet dan Indonesia di Tahun 60-an”, Tekno & Sains, 14 Agustus 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.RMOL, 2015. “Ini Lima Pilar Poros Maritim Indonesia”, 19 November 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Sandee, Henry, “Promoting Regional Development in Indonesia through Better Connectivity”, The World Bank News and Broadcast. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Soeriaatmadja, Wahyudi, 2016. “Indonesian President Joko Widodo’s Trip to South China Sea Islands a Message to Beijing, Says Minister”, The Straits Times, 23 Juni 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Sukma, Rizal, 2014. “Gagasan Poros Maritim”, Makro, 21 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 125Supriyanto, Ristian Atriandi, 2016. “Developing Indonesia’s Maritime Strategy under President Jokowi”, Special Forum, 22 Februari 2016. [Daring]. Tersedia dalam diakses 3 Juli 2017.Tempo, 2014. “President-Elect Jokowi Calls for United Indonesia”, 23 Juli 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.The Jakarta Post, 2014. “Archipelago Belt Aims to Connect Nation”, 30 Mei 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.TNI Angkatan Laut, 2015. “Sejarah TNI Angkatan Laut”, 14 Januari 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2017. “Pelabuhan RoRo Kuala Tungkal Diharap Menjadi Jalur Perdagangan Asean”, Tanjabbar, 2 Februari 2017. [Daring]. dalam [diakses 3 Juli 2017]. 2014. “Hikmahanto tentang Makna Doktrin Jokowi”, Hukum, 14 November 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2014. “Pro dan Kontra Dianggap “Lulusan SMP”, Ini Komentar Menteri Susi”, Nasional, 28 Oktober 2014. [Daring]. dalam Diakses 3 Juli 2017.Undang-UndangOce for Ocean Aairs and the Law of the Sea DOALOS, 1992. The Law of the Sea Practice of Archipelagic States. New York, United Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun Peraturan Presiden No. 115 Tahun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, 2014. ... Satgas 511 sendiri adalah kerja sama multi instansi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung untuk pemberantasan illegal fishing. Satgas ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 Yakti and Susanto 2017. Selain itu, pemerintah Indonesia juga secara aktif melakukan pengawasan melalui Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WWP-NRI dengan rata-rata hari operasi sebanyak 277 hari layar di wilayah barat dan di wilayah timur sebanyak 257 hari layar. ... Najamuddin Khairur RijalThis article examines the efforts of Indonesia's maritime diplomacy, especially in Southeast Asia and ASEAN to realize the World Maritime Axis WMA vision. WMA is the “jargon” of the Joko Widodo government to realize Indonesia’s ideals as an advanced, independent, and strong maritime state, and has positive contribution to the world. Through a descriptive-qualitative research approach, to answer the efforts of Indonesian maritime diplomacy, the primary data was collected through a review of the annual reports of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The secondary data is obtained through various literature related to WMA and Indonesian maritime diplomacy in Southeast Asia and ASEAN. By using Christian Le Miere's conceptualization of maritime diplomacy, this article shows that Indonesia’s maritime diplomacy efforts integrate the soft approach through cooperation and persuasive efforts with a hard approach through coercive action. By the author, this efforts is referred as Smart Maritime R. Leinbach Anne BoothThis book analyzes Indonesia's economic policies and performance in the previous decade. It assesses Indonesia's process of economic restructuring, and its implications for the country's future economic development. Doronila examines fiscal practices and assesses the performance of crucial economic sectors. He also examines the implications of economic restructuring and deregulation policies for the people of Indonesia and provides insight into the problems of restored democracies that are struggling to survive economic crises and military Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSISDino DjalalPattiDjalal, Dino Patti, 1996. The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSIS.Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek IndonesiaTan MalakaMalaka, Tan, 2007. Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek Indonesia. Jakarta, Yayasan Illustrated Directory of Warships from 1860 to the PresentDavid MillerMiller, David, 2001. The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present. Wisconsin, Motorbooks Indonesia Problem Dasar Strategi Maritim IndonesiaI SusiloBasisSusilo, I. Basis ed., Kemaritiman Indonesia Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia. Surabaya CSGS, Doktrin Pertahanan IndonesiaFrom Latent Threat to Possible Partner Indonesia's China Debate", Special Assessment, Asia's China Debate Asia-Pacific Center for Security StudiesAndi WidjajantoWidjajanto, Andi, 2005. Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia. Smith, Antholy L., 2003. "From Latent Threat to Possible Partner Indonesia's China Debate", Special Assessment, Asia's China Debate Asia-Pacific Center for Security Studies Desember 2003, h. Dur dan Amnesia KelautanArtikel Koran Dan MajalahKhudoriArtikel Koran dan Majalah Khudori, 2010. "Gus Dur dan Amnesia Kelautan", Kolom, Jakarta Tempo Interaktif, 9 Januari Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?Yohanes SulaimanSulaiman, Yohanes, "Global Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?", The Jakarta Post, 4 April brings new hope for maritime awakening academicianInternet Antara NewsInternet Antara News, "Jokowi-JK brings new hope for maritime awakening academician", 20 Agustus 2014. [Daring]. dalam jokowi-jk-brings-new-hope-for-maritime-awakening-academician diakses 3 Juli 2017Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?I Made ArsanaAndiArsana, I Made Andi, 2013. "Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?", The Jakarta Post, 30 Januari 2013 [Daring]. dalam com/news/2013/01/30/are-we-losing-more-isla diakses 3 Juli 2017.

ide tentang indonesia sebagai poros maritim muncul karena memandang bahwa